Jokowi Ingatkan Anies dan Presiden PKS Soal Pemindahan IKN: Itu Sudah Ada Undang-undangnya!

Rabu, 29 November 2023 - 11:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Jokowi meninjau Persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto Twitter Jokowi

Presiden Jokowi meninjau Persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto Twitter Jokowi

Jakarta – Presiden Jokowi menegaskan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur sudah ada undang-undangnya. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons kritik calon presiden Anies Baswedan yang menyebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menimbulkan ketimpangan.

Bahkan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu berjanji akan membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan Timur jika menang dalam Pemilu 2024.

“Iya, berpendapat kan boleh. Menyampaikan opini kan silakan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya,” kata Jokowi usai acara penanaman pohon di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Cakung, Jakarta Timur, Rabu, 29 November 2023.

Presiden Jokowi lanjut menjelaskan pembangunan IKN di Kalimantan, semangatnya itu justru agar tidak menonjolkan pembangunan hanya berada di wilayah Pulau Jawa.

“Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa-sentris, kita ingin Indonesia-sentris,” ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan perkembangan ekonomi nasional masih terjadi ketimpangan. Salah satu faktanya adalah 58 persen pendapatan domestik bruto (PDP) perekonomian Indonesia kini berada di Pulau Jawa.

“Lima puluh delapan persen dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58 persen itu ada di Pulau Jawa; sehingga kita ingin Indonesia-sentris,” tegas Jokowi.

Baca Juga:  Nama Ridwan Kamil dan AHY Dicoret PDIP, PPP Optimis Sandiaga Jadi Cawapres Ganjar

Presiden optimis pembangunan IKN bakal membawa pertumbuhan ekonomi ke pulau-pulau lain. Sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi baru menjangkau titik-titik lain.

Jokowi mengatakan, pembangunan yang dianggap menunjang pemerataan bisa terjadi pada pemerataan ekonomi dan pemerataan penduduk. Lagipula, ditekankan Jokowi, pembangunan itu tidak kelar dalam sekejap.

“Ini kan memang tidak sehari-dua hari atau setahun-dua tahun, jangka panjang,” tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Reynald Umbu

Editor : Alex K

Berita Terkait

Perolehan Suara DPD RI Dapil NTT: Pendatang Baru Jadi Jawara, El Asamau Gagal ke Senayan
AHY Ngaku Dapat Arahan Khusus Jokowi Siapkan Lahan IKN
Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Menggema di Rapat Paripurna DPR
BPOLBF Gandeng Bandara Komodo Genjot Kunjungan Wisatawan ke Labuan Bajo dan Flores
Tingkatkan Keselamatan Pelayaran, KSOP Labuan Bajo Gelar Diklat BST untuk Masyarakat
Potensi Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta
Polri Rekrut 10.000 Orang untuk Memperkuat Keamanan di Papua
Kemenko PMK Usulkan Skema Besaran Bansos Berdasarkan Wilayah
Berita ini 93 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 5 Maret 2024 - 17:38 WIB

Perolehan Suara DPD RI Dapil NTT: Pendatang Baru Jadi Jawara, El Asamau Gagal ke Senayan

Selasa, 5 Maret 2024 - 13:34 WIB

BPOLBF Gandeng Bandara Komodo Genjot Kunjungan Wisatawan ke Labuan Bajo dan Flores

Selasa, 5 Maret 2024 - 12:37 WIB

Tingkatkan Keselamatan Pelayaran, KSOP Labuan Bajo Gelar Diklat BST untuk Masyarakat

Selasa, 5 Maret 2024 - 11:08 WIB

Polri Rekrut 10.000 Orang untuk Memperkuat Keamanan di Papua

Selasa, 5 Maret 2024 - 10:53 WIB

Kemenko PMK Usulkan Skema Besaran Bansos Berdasarkan Wilayah

Selasa, 5 Maret 2024 - 09:08 WIB

Demo di DPR Hari Ini, Polri Turunkan 3.929 Personel

Senin, 4 Maret 2024 - 22:13 WIB

Tak Perlu Tunggu Prabowo-Gibran, Pengusaha Dermawan di Kupang Beri Makan Siang Gratis ke Siswa SD

Senin, 4 Maret 2024 - 21:26 WIB

OJK Blokir 233 Pinjol Ilegal, Total Jadi 2.481 Sejak 2023

Berita Terbaru

Cara Melacak Nomor HP Tanpa Aplikasi

Tips & Trick

Terbongkar! Cara Melacak Nomor HP Penipu Tanpa Aplikasi

Selasa, 5 Mar 2024 - 15:06 WIB