“Saya tidak mau berkomentar karena merupakan kewenangan pemerintah, tetapi KPU sebenarnya sangat berharap semua pembahasan dan penandatanganan sesuai jadwal sebagaimana komitmen yang dibangun bersama Pemda Provinsi pada 27 September 2019 lalu,” katanya.
“Dan jika dua kabupaten ini belum juga tuntas, apalagi harus difasilitasi Kemendagri, tentunya tidak kita harapkan, karena bagaimanapun pilkada merupakan kegiatan prioritas pemerintah yang wajb dilaksanakan tahun 2020,” katanya.
Apalagi penanggung jawab pilkada, termasuk biaya adalah pemerintah kabupaten, pungkasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KPU kata dia, akan siap melaksanakan tahapan jika didukung dengan dana yang memadai, dicairkan tepat waktu sehingga suksesi kepemimpinan kabupaten tepat waktu sesuai akhir masa jabatan masing-masing kabupaten.
Halaman : 1 2
