Ketua Bawaslu RI dan Anggota Dijatuhi Sanksi Peringatan Keras

Sabtu, 9 Desember 2023 - 12:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Foto: Bawaslu

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Foto: Bawaslu

Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan 4 anggota lainnya, yakni Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn J.H. Malonda, dan Totok Hariyono dalam perkara nomor 120-PKE-DKPP/IX/2023.

DKPP berpendapat pimpinan Bawaslu RI tidak cermat dan tidak teliti dalam memastikan keterpenuhan syarat calon anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Winsi Kuhu yang terbukti berafiliasi dengan partai politik (parpol).

Dalam putusan perkara ini, Majelis DKPP menyatakan Pihak Terkait atas nama Winsi Kuhu tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah periode 2022-2027.

“Menyatakan Pihak Terkait Winsi Kuhu tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah periode 2022-2027,” Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito keterangannya, Sabtu, 9 Desember 2023.

Sementara itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian sementara kepada Anggota Bawaslu Kota Gorontalo Erman Katili selaku Teradu dalam perkara nomor 117-PKE-DKPP/IX/2023.

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara kepada Teradu Erman Katili selaku Anggota Bawaslu Kota Gorontalo selama 30 hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Heddy.

Baca Juga:  Real Count Pileg DPR RI 'Dapil Neraka' NTT 2: Anak Setya Novanto Berpotensi Lolos, Suara Anak Herman Herry Tersungkur

Dalam pertimbangan putusan, Erman Katili terbukti masih terdaftar sebagai Sekretaris Partai Politik Keadilan dan Persatuan (PKP) Provinsi Gorontalo periode 2022-2026 saat ditetapkan sebagai Anggota Bawaslu Kota Gorontalo periode 2023-2028.

Pemberhentian sementara teradu dalam kurun waktu tersebut yakni sampai dengan terbitnya laporan kepolisian terkait pemalsuan tanda tangan dan penggunaan KTP teradu secara ilegal.

Serta diterbitkan keputusan perubahan kepengurusan DPP Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Provinsi Gorontalo oleh DPN PKP atau surat pernyataan Ketua Umum PKP yang menyatakan teradu bukan sebagai pengurus DPP PKP Provinsi Gorontalo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Reynald Umbu

Editor : Alex K

Berita Terkait

Perolehan Suara DPD RI Dapil NTT: Pendatang Baru Jadi Jawara, El Asamau Gagal ke Senayan
AHY Ngaku Dapat Arahan Khusus Jokowi Siapkan Lahan IKN
Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Menggema di Rapat Paripurna DPR
BPOLBF Gandeng Bandara Komodo Genjot Kunjungan Wisatawan ke Labuan Bajo dan Flores
Tingkatkan Keselamatan Pelayaran, KSOP Labuan Bajo Gelar Diklat BST untuk Masyarakat
Potensi Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta
Polri Rekrut 10.000 Orang untuk Memperkuat Keamanan di Papua
Kemenko PMK Usulkan Skema Besaran Bansos Berdasarkan Wilayah
Berita ini 36 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 5 Maret 2024 - 17:38 WIB

Perolehan Suara DPD RI Dapil NTT: Pendatang Baru Jadi Jawara, El Asamau Gagal ke Senayan

Selasa, 5 Maret 2024 - 13:34 WIB

BPOLBF Gandeng Bandara Komodo Genjot Kunjungan Wisatawan ke Labuan Bajo dan Flores

Selasa, 5 Maret 2024 - 12:37 WIB

Tingkatkan Keselamatan Pelayaran, KSOP Labuan Bajo Gelar Diklat BST untuk Masyarakat

Selasa, 5 Maret 2024 - 11:08 WIB

Polri Rekrut 10.000 Orang untuk Memperkuat Keamanan di Papua

Selasa, 5 Maret 2024 - 10:53 WIB

Kemenko PMK Usulkan Skema Besaran Bansos Berdasarkan Wilayah

Selasa, 5 Maret 2024 - 09:08 WIB

Demo di DPR Hari Ini, Polri Turunkan 3.929 Personel

Senin, 4 Maret 2024 - 22:13 WIB

Tak Perlu Tunggu Prabowo-Gibran, Pengusaha Dermawan di Kupang Beri Makan Siang Gratis ke Siswa SD

Senin, 4 Maret 2024 - 21:26 WIB

OJK Blokir 233 Pinjol Ilegal, Total Jadi 2.481 Sejak 2023

Berita Terbaru

Cara Melacak Nomor HP Tanpa Aplikasi

Tips & Trick

Terbongkar! Cara Melacak Nomor HP Penipu Tanpa Aplikasi

Selasa, 5 Mar 2024 - 15:06 WIB