MUI NTT Dukung Polisi Tangkap dan Proses Hukum Penyebar Ideologi Khilafah

Senin, 6 Januari 2020 - 13:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung aparat kepolisian untuk menangkap dan memproses hukum penyebar ideologi khilafah di wilayah itu.

“Kami setuju. Silahkan polisi menangkap dan memproses manusia-manusia yang suka menyebar paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” ujar Ketua MUI NTT, Abdul Kadir Makarim di Kupang, Senin (1/6)

Abdul mengatakan hal itu, berkaitan dengan penangkapan pasangan suami isteri yang menyebarkan ideologi khilafah melalui pamflet di Jalan El Tari Kota Kupang.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya dan beritakan, Kepolisian Resor Kupang Kota bekerja sama dengan organisasi masyarakat di Kota Kupang Brigade Meo menangkap pasangan suami istri yang sejak Kamis (28/5) menyebarkan ideologi khilafah melalui pamflet di Jalan El Tari Kota Kupang yang meresahkan warga.

Baca Juga:  Ditabrak Dump Truck di Depan Hotel Katamaran, Sekuriti Hotel Ayana Labuan Bajo Dilarikan ke RS

“Saat ini keduanya sudah diamankan dan akan dilakukan interogasi dan penyelidikan lebih lanjut atas apa yang sudah mereka lakukan,” kata Kapolres Kupang Kota AKBP Satria B kepada wartawan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (30/5).

Penangkapan terhadap keduanya itu dilakukan setelah pihak kepolisian dan Brigade Meo mendapatkan informasi melalui salah satu media di Kota Kupang dan video yang beredar di media sosial.

MUI juga meminta aparat kepolisian untuk mengembangkan kasus ini, untuk mengetahui jaringan yang selama ini beroperasi di NTT.

Baca Juga:  Tokoh Adat Lancang, Manggarai Barat Sesalkan Warga yang Ambil Alih Hutan

“Kita harapkan, polisi tidak hanya berhenti setelah menangkap pasangan suami isteri ini, tetapi mengunkap jaringan yang lebih dalam karena berdasarkan informasi, kelompok ini sudah lama melakukan aktivitas di daerah ini,” katanya.

Dia berharap, semua yang terlibat dalam jaringan ini dapat diproses sesuai hukum, karena aktivitas yang dilakukan selama ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Kita sudah sepakat NKRI harga mati dan tidak bisa di-tawar-tawar lagi, sehingga siapapun yang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keutuhan NKRI harus di proses secara hukum,” pungkasnya. (Ant)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Dahsyatnya Badai Tornado Hantam Rancaekek Bandung, Begini Analisis BRIN
Semarak HUT Manggarai Barat ke-21, Pemda Gelar Pasar Murah 15 Ton Beras
Menpan RB: Pemindahan ASN ke IKN Dilakukan Bertahap, Perhatikan Kompetensi dan Hunian
Kasus Bullying Binus School, Pakar: Bukti Minimnya Pendidikan Karakter di Sekolah
Miris! Akses Jalan Rusak, Warga Manggarai Barat Terpaksa Ditandu untuk Berobat ke Puskesmas
Perpres Publisher Rights Atur Mekanisme Bagi Hasil, Tak Atur Perusahaan Pers
Nasib Dede Sunandar dan Sederet Komedian yang Terancam Gagal Lolos Jadi Anggota Dewan
Kemendikbudristek Pantau Kasus Perundungan di Binus School, Pastikan Penerapan Sanksi
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 12:06 WIB

Dahsyatnya Badai Tornado Hantam Rancaekek Bandung, Begini Analisis BRIN

Kamis, 22 Februari 2024 - 11:23 WIB

Menpan RB: Pemindahan ASN ke IKN Dilakukan Bertahap, Perhatikan Kompetensi dan Hunian

Rabu, 21 Februari 2024 - 21:49 WIB

Kasus Bullying Binus School, Pakar: Bukti Minimnya Pendidikan Karakter di Sekolah

Rabu, 21 Februari 2024 - 18:00 WIB

Perpres Publisher Rights Atur Mekanisme Bagi Hasil, Tak Atur Perusahaan Pers

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:34 WIB

Kemendikbudristek Pantau Kasus Perundungan di Binus School, Pastikan Penerapan Sanksi

Selasa, 20 Februari 2024 - 20:25 WIB

Presiden Jokowi Tegaskan Perpres Publisher Rights Bukan untuk Membatasi Kebebasan Pers

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:16 WIB

Ketahui 3 Poin Utama dalam Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:58 WIB

Kasus Perundungan di Binus School, Anggota DPR Minta Legolas Rompies dan Geng Tai Ditindak Tegas

Berita Terbaru