Nasdem Minta Pelatihan Kartu Prakerja Ditinjau Ulang

Rabu, 5 Februari 2020 - 21:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj.

Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj.

Dewan Pimpinan pusat (DPP) Partai Nasdem meminta pemerintah meninjau ulang pelatihan daring atau online yang melibatkan delapan penyedia layanan (provider).

Selain telah mendapatkan banyak gugatan dari publik, pelatihan tersebut dinilai rawan penyelewengan (moral hazzard). Oleh karena itu DPP Partai Nasdem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari delapan penyedia layanan tersebut dihentikan.

“Akan lebih tepat kiranya jika program tersebut diubah menjadi program bantuan langsung bagi mereka yang terdampak wabah, utamanya pekerja yang mengalami PHK,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem, Ahmad Ali, di Jakarta, Jumat (1/5).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain lebih relevan, penghentian pelatihan daring juga dinilai akan menambah jumlah penerima manfaat Kartu Prakerja, dari semula 5,6 juta penerima menjadi 8 juta penerima manfaat. Dengan demikian, tujuan dan target dari pelaksanaan program Kartu Prakerja ini bisa tercapai, yakni menjadi program semi bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah corona.

“Bersamaan dengan itu Partai Nasdem menginginkan agar program Kartu Prakerja lebih terarah dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, program Kartu Prakerja harus mempertimbangkan dasar assessment dari Kementerian Tenaga Kerja selaku pihak yang cukup kompeten terkait data ketenagakerjaan,” ujarnya.

Baca Juga:  Korban Meninggal akibat Siklon Tropis Seroja NTT Bertambah Jadi 177 Orang

Assessment tersebut penting agar akurasi sasaran dan penerima manfaat Kartu Prakerja semakin tepat. Jika kebutuhan pelatihan daring masih dipandang perlu, maka penyediaannya bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Saat ini Partai Nasdem juga berharap ada evaluasi atas pelaksanaan program Kartu Prakerja periode pertama. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar program ini tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Evaluasi ini menjadi penting agar dalam pelaksanaannya ke depan, program Kartu Prakerja semakin akuntabel, tepat sasaran, dan bisa lebih diukur keberhasilannya. Untuk itu, DPP Partai Nasdem meminta Fraksinya di DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Kartu Prakerja berlangsung,” ucap Ahmad Ali.

Dalam pelaksanaannya yang dimulai sejak 11 April 2020 yang lalu, program yang mengalokasikan dana hingga 20 triliun rupiah ini telah menimbulkan kegaduhan di tengah publik. Yang paling menjadi perhatian adalah program pelatihan yang diberikan oleh kartu tersebut selama masa pandemi Covid-19.

Baca Juga:  Perburuan Liar Marak di Pulau Komodo, Viktor Laiskodat: Tidak Mungkin Gubernur Turun Tangan!

Program pelatihan online itu juga dipandang menjadi mubazir di tengah banyaknya warga terdampak karena pandemi Covid-19. Di masa pandemi sekarang ini, dana sebesar itu dipandang lebih tepat jika dikonversi menjadi bantuan langsung agar menambah jumlah target penerima bantuan, dari 5,6 juta menjadi 8 juta penerima bantuan.

Partai Nasdem sendiri menilai, Program pelatihan tetap penting dan harus ada dalam program Kartu Prakerja. Namun model pelaksanaannya harus relevan dengan situasi dan kondisi yang tengah terjadi.

Demikian pula alokasi dana dan turunan-turunan lainnya. Hal ini penting agar program jaring pengaman sosial ini benar-benar menjadi pengaman bagi ketahanan ekonomi dan sosial warga terdampak Covid-19, bukan malah menjadi biang kegaduhan dan berpotensi menjadi bentuk penyelewengan baru.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Lirik Lagu Natal Hai Mari Berhimpun – Delon Thamrin
Cara Mudah Menyimpan Banyak Nomor Kontak WA Menggunakan Excel
6 Rekomendasi Jurusan Kuliah bagi yang Suka Bisnis
Kakak Kandung Marissya Icha Bongkar 4 Sifat Buruk Fuji: Keserakahan terhadap Harta.
MUI Tetapkan Hukum Haram, Apa Saja Produk Pro-Israel yang Diboikot?
11 Film Indonesia Bioskop November 2023, Tonton Film Favorit Anda!
7 Perkembangan Teknologi Terbaru: Mengejar Masa Depan yang Canggih
Kemenkes Sebut Kasus Stunting Nasional Menurun 2,8 Persen, 4 Provinsi Meningkat
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 2 Maret 2024 - 11:09 WIB

Hoax: Telat Bayar Pajak Kendaraan Tidak Bisa Beli BBM Subsidi

Sabtu, 2 Maret 2024 - 10:56 WIB

Revitalisasi KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Perlu Kajian Mendalam

Sabtu, 2 Maret 2024 - 10:09 WIB

Wacana Pernikahan di KUA untuk Semua Agama, Ini Kata Disdukcapil 

Jumat, 1 Maret 2024 - 18:09 WIB

IDI Hormati Putusan MK Tolak Uji UU Kesehatan

Jumat, 1 Maret 2024 - 12:06 WIB

Pengorbanan di Papua, Brimob Polda NTT Terima Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Jumat, 1 Maret 2024 - 10:03 WIB

Promosi Pariwisata Indonesia Dinilai Kalah Jauh Dibanding Negara Lain

Kamis, 29 Februari 2024 - 20:03 WIB

Jokowi Sebut Banyak Investor yang Antre Mau Investasi ke IKN

Kamis, 29 Februari 2024 - 19:39 WIB

Pedagang Kantin Protes Harga Menu Makan Siang Gratis Rp15 Ribu

Berita Terbaru

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik., Foto: RRI

Pemilu

KPU: Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar 27 November

Sabtu, 2 Mar 2024 - 11:44 WIB