Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menyoroti masalah penegakan hukum di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam pengamatan pria kelahiran Maumere, Kabupaten Sikka ini, reformasi penegakan hukum di NTT masih berjalan di tempat, bahkan masih setengah hati.

Baca Juga:  Apa Sistem Pileg yang Ideal, Proporsional Tertutup atau Terbuka?

Menurut Petrus, persoalan utama adalah penempatan pejabat penegak hukum di NTT yang disebutnya jauh dari kualitas baik. Dengan kritis, Petrus bahkan menyebut jika NTT sebenarnya merupakan tempat pembuangan pejabat yang bermasalah.

Baca Juga:  Anomali Pelibatan TNI dalam Mengatasi Terorisme