Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menyebut wacana penundaan Pemilu 2024 tidak punya dasar hukum maupun dasar politik. Alasannya, secara yuridis UUD 1945 mengatur presiden dipilih kembali untuk masa jabatan lima tahun.
Menurut Andreas, ada dua kemungkinan yang bakal terjadi jika Pemilu 2024 ditunda. Pertama, akan terjadi kekosongan jabatan semua jabatan yang dipilih oleh rakyat baik itu presiden, gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia, maupun legislatif pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta DPD.
Kedua, harus mengamandemen UUD 1945 untuk menambah jabatan-jabatan yang dipilih oleh rakyat. Atau, presiden mengeluarkan dekrit untuk penambahan massa jabatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tetapi ini akan berakibat presiden melawan konstitusi, karena presiden disumpah untuk taat konstitusi,” kata Andreas dalam keterangannya kepada Tajukflores.com, Senin (11/3).
Kendati demikian, menurut Andreas, secara politik penambahan jabatan ini menjadi ironi setelah DPR melalui Komisi II DPR bersama pemerintah telah memutuskan agenda tahapan-tahapan Pemilu 2024. Yang mana, di Komisi II DPR ini berisi wakil-wakil partai termasuk dari partai-partai yang ketua umumnya mengusulkan penundaan pemilu.
“Ini kan menjadi aneh. Akan menjadi pertanyaan masyarakat apakah ketika Komisi II memutuskan tahapan pemilu tidak diketahui para ketumnya?,” ungkap Andreas.
Menurut Andreas, penundaan Pemilu 2024 karena alasan ekonomi untuk pemulihan dari pandemi Covid-19 juga tidak bisa dipertanggung jawabkan. Sebab, dari tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan ke depan kita berjuang untuk pemulihan ekonomi.
“Dan salah satu kunci pemulihan ekonomi adalah kepastian regulasi politik. Sehingga mewacanakan penundaan pemilu ini justru berbahaya bagi kepastian regulasi politik, yang akan berdampak bagi pemulihan ekonomi itu sendiri,” kata dia.
Oleh karena itu, politikus asal NTT ini mengatakan agar sebaiknya wacaca penundaan Pemilu 2024 ditutup. Menurutnya, semua elemen bangsa lebih berkonsentrasi untuk pemulihan ekonomi.
“Agenda yang berkaitan dengan kepentingan langsung masyarakat seperti minyak goreng, harga kedelai yang mahal dan terutama mengatasi pandemi ini secara tuntas,” ujar Andreas.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
