Andreas Pareira Sebut Tunda Pemilu 2024 Tak Punya Dasar Hukum

Andreas menambahkan, Presiden Jokowi juga sudah jelas mengatakan taat konstitusi, dan tidak setuju dengan penambahan jabatan atau penundaan pemilu.

“Sehingga janganlah menyandarkan penundaan pada presiden. Sudahlah, kita tutup wacana ini, dan fokus pada agenda pemulihan pandemi dan ekonomi,” pungkas Andreas.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini menyatakan pemerintah menampung berbagai aspirasi dari masyarakat dan partai politik terkait usulan penundaan Pemilu 2024. Kendati demikian, Faldo meminta masyarakat tidak menyeret pemerintahan dalam usulan yang menuai pro dan kontra tersebut.

“Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik,” ujar Faldo kepada wartawan, Senin (28/2).

Faldo membantah usulan tersebut datang dari pemerintah dengan memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik untuk menunda Pemilu 2024. Menurut Faldo, pemerintah tidak mengetahui mengenai usulan tersebut.

“Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai (pemerintah) diseret-seret. Pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu,” ujarnya.

Faldo mengatakan, saat ini pemerintah tengah fokus untuk bangkit dari pandemi Covid19, memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin.

Halaman : 1 2

Baca juga berita kami di: