Buapti Manggarai Deno Kamelus membuka kegiatandi Aula Efata Santu Aloysius Ruteng, Senin (4/11/2019) Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK ) tingkat Kabupaten Manggarai. Kegiatan itu bertempat di Aula Efata Santu Aloysius Ruteng, Senin (4/11) lalu.
Dalam kesempatan itu, Bupati Deno Kamelus membacakan sambutan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat mengatakan, pertumbuhan penduduk selalu dikoreksikan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
Apabila pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan kualitas SDM yang memadai, maka menjadi modal pembangunan dan keluarga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun yang menjadi persoalan kata Gubernur Victor, jika pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak disertai kualitas yang memadai, akan menjadi beban pemerintah dan keluarga “Saya mengapresiasi perwakilan BKKBN NTT yang telah menerjemahkan dan menindaklanjuti advokasi pembangunan sektoral yang harus dibangun dari desa dan kelurahan,” katanya melansir Humaspro Manģarai.
Menurut Gubernur Victor, pertemuan advokasi ini memiliki momentum strategis untuk memberikan dan menyamakan pemahaman terkait program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga di semua tingkatan mulai dari Provinsi hingga ke desa dan kelurahan.
Untuk itu, politisi Nasdem ini beranggapan, perlu didiskusikan bersama untuk mendapatkan sebuah model yang efektif dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang khususnya tercipta dari desa dan kelurahan.
Dijelaskannya, dari data BPS pada sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk NTT sebanyak 4,68 juta jiwa dan tahun 2019 ini meningkat menjadi 5,4 juta jiwa.
Penduduk NTT yang bertambah lanjutnya, memiliki struktur usia yang tidak seimbang dan kurang menguntungkan, karena penduduk usia non produktif masih sangat tinggi, sehingga menempatkan divendensi rasio atau rasio ketergantungan penduduk NTT masih tinggi, yakni 72 per 100.
Lebih lanjut dijelaskannya, jika negara atau daerah memiliki divendensi rasio 50 per 100 ke atas, maka negara atau daerah tersebut belum mencapai bonus demografi.
Ia mengatakan, hasil proyeksi BPS dan Bappenas, hingga tahun 2035, NTT tidak bisa mendapatkan bonus demografi, karena penduduk usia ketergantungan pada kelompok 0 -14 tahun masih sangat tinggi ” Kita bangun kampung KB secara terintegrasi dan keroyokan, maka akan tercipta sarana dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga bisa menghasilkan Indeks Pembangunan Manusia,”tuturnya.
Gubernur juga menghimbau Bupati, Camat, lurah dan Kepala Desa untuk memasukan indikator kependudukan KB dalam RPJMD dan prioritas pembangunan kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan masing-masing.
Selain itu Gubernur berharap para Camat, lurah dan Kepala Desa bisa bersinergi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk saling bergandeng tangan, agar tercipta pembangunan dan kesejahteraan masyarakat NTT.
Kepala Bidang dan Kesehatan Reproduksi Provinsi NTT yang juga Ketua Panitia, Surya Sriyanti Djamaludinmengatakan Program KKBPK sebagai upaya preventif untuk mencegah stunting melalui peran pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan bagi keluarga yang memiliki balita.
Program ini juga kata Sriyanti, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, terutama pemerintah desa, institusi masyarakat pedesaan dan petugas KB.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
