DPR RI Minta Pemda Bantu Pemutakhiran Data Tenaga Honorer untuk Diangkat PPP 2024

Selasa, 16 April 2024 - 10:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto: dpr.go.id

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto: dpr.go.id

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk membantu pemutakhiran data tenaga honorer agar bisa masuk dalam database BKN dan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Hal ini terkait dengan rencana pemerintah membuka seleksi CPNS dan PPPK 2024 dengan total alokasi formasi sebanyak 2.005.694, dengan rincian 221.936 formasi di instansi pusat dan 1.383.758 formasi di instansi daerah.

Guspardi menjelaskan bahwa seluruh tenaga honorer tetap harus mengikuti tes yang diadakan oleh pemerintah sebagai syarat diangkat sebagai PPPK tahun 2024.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, Menteri PANRB Azwar Anas telah menegaskan bahwa tes PPPK bagi tenaga honorer di tahun 2024 hanya bersifat formalitas dan 100% akan diterima.

Baca Juga:  Upaya Kemenparekraf Cegah Kecelakaan Kapal Wisata di Labuan Bajo yang Terus Berulang

“Jadi tes ini formalitas untuk mendata ulang tenaga honorer melalui pemutakhiran data di BKN,” ujar Guspardi di Jakarta, Selasa (16/4).

Lebih lanjut, Guspardi, yang merupakan Politisi PAN ini, menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI telah meminta BKN segera menyelesaikan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK tahun 2021-2023 agar mereka bisa segera bekerja dan mendapatkan penghasilan.

Bagi tenaga honorer yang belum terdata dalam database BKN, Guspardi menyarankan agar mereka melakukan koordinasi dengan Unit Pengelola Kepegawaian melalui Biro SDM atau BKD dan BKPSDM di instansi atau Pemda masing-masing.

“Karena BKD dan BKPSDM inilah yang mempunyai kewenangan mendata tenaga honorer untuk masuk database BKN,” tegasnya.

Baca Juga:  Bupati Manggarai Pantau Langsung Program Aliran Air di Satar Mese Utara

Guspardi menekankan pentingnya keseriusan Pemda dalam menindaklanjuti pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK 2024.

“Jangan sampai masalah pemutakhiran data tenaga honorer ini tidak tuntas yang bisa berakibat tenaga honorer tidak bisa diangkat sebagai PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu,” tegasnya.

Terakhir, Guspardi berharap KemenPAN RB dapat meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan daerah untuk mengusulkan formasi PPPK sesuai dengan jumlah tenaga honorer yang ada di setiap instansi di seluruh Indonesia.

“Hal ini dalam rangka penyelesaian pengangkatan tenaga honorer yang harus tuntas sebelum pada tahun 2024 ini, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN,” pungkas Guspardi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Alex K

Editor : Alex K

Baca juga berita kami di:

Berita Terkait

Kemendikbudristek Minta Kampus Kembalikan Kelebihan UKT Mahasiswa
Ketahui Apa Itu Tapera dalam PP 21/2024, Siap-siap Gaji PNS dan Karyawan Swasta Dipotong 2,5 Persen Setiap Bulan
Pengamat: Pembatalan Kenaikan UKT Kebijakan Reaktif, Harus Ada Evaluasi dan Revisi Permendikbudristek 2/2024
Sudah Dibatalkan, Nadiem Ungkap Penyebab UKT PTN 2024 Naik Drastis
Segera Waspada! Jangan Sampai Gunung Kelimutu di Ende Bernasib Sama dengan Kawah Gunung Dempo di Sumsel
Klarifikasi Bobby Nasution Soal Pencurian di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Tak Ada Kehilangan Uang Miliaran
GP Ansor Sebut Jokowi Pahlawan Indonesia Sentris
Mendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT Perguruan Tinggi 2024 Usai Dipanggil Jokowi ke Istana
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 28 Mei 2024 - 20:42 WIB

Jadi Biduan Bayaran Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo, KPK akan Hadirkan Nayunda Nabila di Persidangan

Selasa, 28 Mei 2024 - 17:11 WIB

Dicopot karena Kasus Kekerasan Seksual, Ketua KPU Manggarai Barat Minta Staf Perempuan Kirim Foto Vulgar hingga Ceritakan Fantasi Seks

Senin, 27 Mei 2024 - 21:20 WIB

Bareskrim Sebut Caleg Terpilih dari PKS di Aceh Tamiang sebagai Pemodal Jaringan Narkoba

Senin, 27 Mei 2024 - 20:30 WIB

Kronologi Penangkapan Caleg PKS Terpilih di Aceh Tamiang terkait Narkoba Jenis Sabu 70 Kg

Senin, 27 Mei 2024 - 19:21 WIB

Menkopolhukam Sebut Kabar Penguntitan Jampidsus Oleh Anggota Densus 88 Masih Simpang Siur, Minta Media Dinginkan Suasana

Senin, 27 Mei 2024 - 15:24 WIB

Kemesraan Jaksa Agung dan Kapolri di Tengah Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88 

Minggu, 26 Mei 2024 - 17:50 WIB

Saya Rela Mati, Kata Pegi Setiawan dengan Raut Wajah Sedih Bantah Terlibat dalam Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Minggu, 26 Mei 2024 - 17:29 WIB

Polisi: Tersangka Pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon 9 Orang, Bukan 11

Berita Terbaru