TPDI 2.0 Minta Bawaslu Periksa Komisioner KPU Soal Penetapan Gibran sebagai Cawapres

Selasa, 14 November 2023 - 04:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka klarifikasi isu telah mengurus SKCK di Polda Jateng untuk syarat pendaftaran cawapres. Foto: Antara

Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka klarifikasi isu telah mengurus SKCK di Polda Jateng untuk syarat pendaftaran cawapres. Foto: Antara

Jakarta – Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 (TPDI 2.0) telah mengajukan pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Pengumuman penetapan capres-cawapres oleh KPU pada Senin sore menjadi pemicu bagi TPDI 2.0 untuk mengambil langkah hukum ini. Koordinator Advokasi TPDI 2.0, Patra M Zen, menjelaskan bahwa dasar hukum pengaduan ini adalah dugaan pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum dan Wakil Presiden.

Pada 25 Oktober 2023, Gibran mendaftar sebagai Cawapres dengan persyaratan usia minimal 40 tahun, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023. Namun, pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat pencalonan menjadi usia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk pemilihan Kepala Daerah.

“Alasan dan dasar hukum pengaduan dan permintaan kami karena KPU diduga telah melakukan pelanggaran Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum dan Wakil Presiden,” tegas Koordinator Advokasi TPDI 2.0 Patra M Zen dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa, 14 November 2023.

Pendaftaran Cawapres Gibran dilakukan pada 25 Oktober 2023 dimana persyaratannya cawapres berusia paling rendah 40 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023.

Pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan No. PUU/XXI/2023 yang merubah syarat pencalonan, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk pemilihan Kepala Daerah.

“KPU baru merevisi Peraturan berdasarkan Putusan MK No. 90 pada 3 November 2023. Semestinya, KPU segera merevisi Peraturan sebelum tanggal 25 Oktober 2023, sebelum tanggal penutupan pendaftaran,” jelas Patra.

Baca Juga:  Golkar NTT Usung Gabriel Manek di Pilkada TTU 2020

Menurut Patra, para Komisioner KPU mestinya memahami hukum dan semua putusan MK harus dieksekusi dulu.

“Bentuk eksekusi putusan, bisa dengan paksaan berwujud perubahan undang-undang atau eksekusi sukarela oleh KPU dengan mengubah Peraturan. Karenanya, Putusan MK No. PUU/XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk langsung menerima pendaftaran Sdr. Gibran,” pungkas Patra.

Merujuk pada hal tersebut, Patra menegaskan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan juga pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh para Komisioner KPU.

Mantan Ketua Yayasan LBH Indonesia ini menyatakan bahwa TPDI 2.0 juga berencana mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang dilakukan oleh KPU di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Reynald Umbu

Editor : Alex K

Berita Terkait

Meninggal Dunia, Ini Kesan Andreas Pareira tentang Sosok Marselis Sarimin
Digelar pada 27 November, Simak Jadwal dan Tahapan Pilkada Serentak 2024
Warga Sumba Kerap Bikin Ulah di Bali, Tetua: Fokus Cari Makan, Jangan Kayak Orang Hebat!
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo
Komisi II DPR Sebut Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar pada November
22 Titik Bencana Landa Manggarai Barat di Februari 2024, Warga Diminta Waspada
Wolobobo Ngada Festival Masuk KEN 2024, Fokus Promosi Kopi Arabika Bajawa
HUT ke-21 Manggarai Barat: Impian ‘Mabar Mantap’ hanya Jadi Pemanis Kampanye
Berita ini 80 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 28 Februari 2024 - 22:29 WIB

Meninggal Dunia, Ini Kesan Andreas Pareira tentang Sosok Marselis Sarimin

Rabu, 28 Februari 2024 - 15:32 WIB

Warga Sumba Kerap Bikin Ulah di Bali, Tetua: Fokus Cari Makan, Jangan Kayak Orang Hebat!

Rabu, 28 Februari 2024 - 12:54 WIB

Komisi II DPR Sebut Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar pada November

Selasa, 27 Februari 2024 - 13:06 WIB

22 Titik Bencana Landa Manggarai Barat di Februari 2024, Warga Diminta Waspada

Selasa, 27 Februari 2024 - 12:38 WIB

Wolobobo Ngada Festival Masuk KEN 2024, Fokus Promosi Kopi Arabika Bajawa

Selasa, 27 Februari 2024 - 11:37 WIB

HUT ke-21 Manggarai Barat: Impian ‘Mabar Mantap’ hanya Jadi Pemanis Kampanye

Selasa, 27 Februari 2024 - 09:54 WIB

Dulu Berjaya Kini Layu Menguning Terkena Penyakit, Jerit Petani Pisang di Manggarai Barat

Sabtu, 24 Februari 2024 - 12:39 WIB

Layanan Transportasi Online Maxim Hadir di Lobalain, Rote Ndao NTT

Berita Terbaru