Gubernur NTT Viktor Laiskodat mewacanakan pelarangan wisatawan miskin ke daerahnya. Menurut Laiskodat, destinasi wisata di NTT dirancang untuk wisatawan kaya dan kelas menengah ke atas (kelas premium atau delux tourism).
Menanggapi itu, pengamat sosial sekaligus advokat Peradi Petrus Selestinus mengatakan, pelarangan wisatawan miskin merupakan bentuk diskriminasi yang tak sesuai
dengan prinsip universal Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Terutama jaminan atas hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah justru diwajibkan untuk melindungi orang yang mendapat perlakuan diskriminatif,” kata Petrus kepada Tajukflores.com di Jakarta, Sabtu (16/11).
Petrus mengatakan, dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dikatakan bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari HAM. Bahkan kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas adil dan merata, keseimbangan, kelestarian, keberlanjutan, demokratis dan kesetaraan.
“Itu berarti wisatawan kaya maupun wisatawan miskin punya hak dan kesempatan yang sama, tidak boleh dibatasi apalagi didiskriminasikan berdasarkan kelas,” ujarnya.
Dia mengatakan, wisatawan yang belum cukup uang bisa saja hanya datang tetapi tidak dapat masuk ke obyek wisata tertentu yang eksklusif. Menurutnya, itulah hukum HAM dimana ada kebebasan tetapi juga ada pembatasan yang harus diterima.
“Dengan demikian wacana Gubernur NTT bahwa wisatawan miskin tidak boleh datang ke NTT tidak akan bisa dirumuskan dalam sebuah kebijakan karena hal ini jelas melanggar hukum bahkan sulit untuk diimplementasikan,” jelasnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
