Labuan Bajo – Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menyoroti kurangnya perhatian pemerintah daerah (pemda) di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam konteks pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Hal ini disampaikan Plt. Direktur BPOLBF Frans Teguh dalam webinar bertajuk “Outlook Kepariwisataan sebagai New Economy Labuan Bajo Flores – Nusa Tenggara Timur” pada Rabu (27/3).
“Kalau kita lihat dengan reflecting thinking kita, memang kita agak delay ya, telat. Saya kira itu tantangan, merubah mindset, merubah perilaku memang ini tidak mudah. Apalagi pariwisata dalam konteks pembangunan itu diberikan kategori, diberi sektor pilihan, bukan urusan wajib,” kata Frans Teguh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kemenparekraf ini mengungkapkan, meskipun NTT memiliki potensi wisata yang luar biasa, namun masih terdapat beberapa hambatan dalam pengembangannya.
Salah satu hambatan utama adalah kurangnya alokasi dana dari APBD untuk sektor pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah.
“Jadi itu nanti tergambar, kalau teman-teman bisa cek, berapa sih alokasi APBD untuk sektor ini? Nah, ini yang masih menjadi PR bagi kita,” imbuhnya.
Selain masalah anggaran, Frans juga menyoroti masalah peraturan daerah (perda) dalam pengelolaan pariwisata di NTT.
Dalam hal ini, Frans Teguh menekankan perlunya afirmasi kebijakan, seperti soal tata ruang, sepadan pantai, pengaturan kohevisien jasa bangunan, zonasi dan sebagainya.
“Nah, ini hal-hal yang menurut saya mendasar sekali untuk merubah perilaku kita supaya lebih concern dengan kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif,” kata Frans.
Penulis : Marcel Gual
Editor : DM
Halaman : 1 2 Selanjutnya
