Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan izin acara Djakarta Warehouse Project (DWP) dan penghargaan kepada diskotek Colosseum, membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai kritik dari berbagai pihak. Termasuk oleh kelompok ormas Islam, Perhimpunan Alumni 212 yang mendukungnya di Pilkada 2017 lalu.
Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, polemik pemberian izin DWP dan penghargaan bagi diskotek Colesseum menjadi pembelajaran bagi publik dalam memilih pemimpin. Tujuannya tak lain agar tak terpengaruh dengan isu agama tapi memilih berdasarkan kontrak politik.
“Supaya publik disadarkan agar kedepannya memilih siapa pun di level manapun, entah itu di bupati, walikota, gubernur dan presiden, pilihlah berdasarkan kontrak politik bukan berdasarkan isu-isu parsial, agama, dan sebagainya,” kata Ray di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ray mengatakan, jika memilih berdasarkan isu agama maka kemungkinan besar akan melahirkan kekecewaan. Itu terjadi jika pemimpin yang dipilih membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Menurutnya, hal itulah yang dialami pendukung Anies saat ini.
Karena itu, Ray kembali mengingatkan semua pohak supaya kedepan memilih pemimpin secara rasional dan jangan memainkan isu agama di politik karena ujung-ujungnya akan kecewa.
“Jadi poin ini mengingatkan semua orang bahwa di politik itu jangan main agama-agamaan. Mengingat nanti kamu akan kecewa. Sayang agamanya terlalu dibawa maju ke depan, begitu kasus ini terjadi orang mempertanyakan, jadi bahan olok-olok saja,” pungkas Ray.
Sebelumnya, Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) mengkritik bahkan memprotes keras Anies Baswedan yang memberikan izin acara Djakarta Warehouse Project (DWP) dan penghargaan pada diskotek Colosseum.
FPI dalam pernyataan sikapnya mengingatkan Anies bahwa pada 2017 ia didukung oleh umat Islam yang menginginkan perubahan mendasar di ibu kota.
Perubahan itu dari yang hanya mengejar pendapatan daerah yang tinggi, pertumbuhan ekonomi, kehidupan glamor menjadi indeks pembangunan yang lebih mengedepankan aspek kehidupan yang religius dan nyaman bagi semua agama.
FPI menyarankan Aies Baswedan agar cerdas dan kreatif dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Terutama dalam meningkatkan perekonomian yang halal dan meningkatkan kualitas manusia.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
