Indonesian Corruption Watch atau ICW menilai ada kepentingan politik di balik asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) yang kabarnya membuat 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk penyidik senior Novel Baswedan gagal lolos.
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, kepentingan politik yang dimaksud menyoal sistem politik nasional, yang selama ini identik dengan kekuatan modal. Adnan menyebut, pelaku politik praktis sedang mengincar sumber uang di tengah kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Siapa yang diuntungkan? Ya mereka yang punya niat menggarong uang negara, kita juga harus ingat Pilpres 2024, Pileg, Pilkada akan menjadi satu. Semua butuh duit,” kata Adnan dalam diskusi daring, Sabtu (8/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para penggarong uang negara yang disebut Adnan, tengah mengincar sumber uang rakyat. Entah itu dari APBD maupun APBN.
“Itu ancaman yang harus kita lihat ke depan. Karena sistem politik kita masih butuh dana besar untuk bisa ikut kontestasi dalam politik nasional,” ujarnya.
Tanpa ragu, dia menyebut, rezim penguasa lah yang sedang ingin menggarong uang negara. Oleh sebab itu, pegawai KPK yang selama ini berintegritas dan membongkar kasus korupsi besar mesti disingkirkan.
“Yang diuntungkan mereka yang berkuasa yang ingin mengkesploitasi sumber daya publik tanpa harus diketahui KPK,” imbuhnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
