Politik

ICW Tuding Ada Kepentingan Pilpres 2024 di Balik Isu Pemecatan Novel Baswedan Cs

Sabtu, 08/05/2021 22:35 WIB

Ilustrasi Gedung KPK. (IDN Times)

Jakarta, Tajukflores.com - Indonesian Corruption Watch atau ICW menilai ada kepentingan politik di balik asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) yang kabarnya membuat 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk penyidik senior Novel Baswedan gagal lolos.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, kepentingan politik yang dimaksud menyoal sistem politik nasional, yang selama ini identik dengan kekuatan modal. Adnan menyebut, pelaku politik praktis sedang mengincar sumber uang di tengah kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Siapa yang diuntungkan? Ya mereka yang punya niat menggarong uang negara, kita juga harus ingat Pilpres 2024, Pileg, Pilkada akan menjadi satu. Semua butuh duit," kata Adnan dalam diskusi daring, Sabtu (8/5).

Para penggarong uang negara yang disebut Adnan, tengah mengincar sumber uang rakyat. Entah itu dari APBD maupun APBN.

"Itu ancaman yang harus kita lihat ke depan. Karena sistem politik kita masih butuh dana besar untuk bisa ikut kontestasi dalam politik nasional," ujarnya.

Tanpa ragu, dia menyebut, rezim penguasa lah yang sedang ingin menggarong uang negara. Oleh sebab itu, pegawai KPK yang selama ini berintegritas dan membongkar kasus korupsi besar mesti disingkirkan.

"Yang diuntungkan mereka yang berkuasa yang ingin mengkesploitasi sumber daya publik tanpa harus diketahui KPK," imbuhnya.

Asesmen TWK, lantas menurutnya, sebagai tes abal-abal lantaran diatur sedemikian rupa untuk meruntuhkan marwah komisi antirasuah.

"Tes yang kemarin dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita tidak masuk akal, melecehkan, dan sebagian lagi tidak relevan dengan TWK itu sebenarnya ujung dari proses untuk menyingkirkan," tuturnya.

"Nah ini yang saya lihat ada akal-akalan untuk menyaring mereka yang dianggap tidak kooperatif, terutama dengan Ketua KPK," sambungnya.

Sejak awal protes terhadap asesmen TWK sebagai syarat alih status ASN, telah mengalir deras dari Wadah Pegawai KPK. Senada dengan narasi kontra, tes itu dianggap sebagai upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang telah terjadi sejak revisi UU KPK pada 2019.

“Tes ini dapat berfungsi untuk menjadi filter untuk menyingkirkan Pegawai KPK yang berintegritas, profesional serta memiliki posisi strategis dalam penanganan kasus-kasus besar di KPK,” kata Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap dalam keterangan tertulis, Rabu (5/5).

Yudi mengaku sudah melayangkan surat keberatan ke atasannya, tak lain Firli Bahuri pada tanggal 4 Maret 2021. Namun, tak digubris dan tes tetap saja berlangsung.

Oleh : Alex K

Artikel Terkait