Sejumlah organisasi kemanusiaan Papua mendesak pemerintah dan Polda Papua membebaskan aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo tanpa syarat. Mereka menyebut, penangkapan Victor lebih pada motif politik belaka.
Organisasi kemanusian mengatakan, penangkapan dan dan pemidanaan terhadap Victor merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan juga menjadi penghalang besar dari suatu solusi damai politik akan masalah Papua yang terus memburuk belakangan ini.
“Kami menganggap pemidanaan terhadap Victor Yeimo dilandaskan pada motivasi politik pemerintah yang terus gagal menyelesaikan akar masalah konflik di Papua, seperti salah satunya menuntaskan praktik rasisme terhadap rakyat Papua baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun warga lain yang intoleran,” kata organisasi kemanusiaan Papua dalam keterangan pers, Selasa (18/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Organisasi kemanusiaan Papua yang menyerukan ini terdiri dari 31 organisasi, seperti Asia Justice and Rights, Aliansi Demokrasi untuk Papua, AMAN Sorong Raya, Amnesty International Indonesia, Federasi KontraS, FRI -West Papua, SKP Keuskupan Timika, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), SKPKC Fransiscan Papua dan lain sebagainya.
Menurut organisasi, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban hak asasi manusia (HAM) untuk bisa membedakan ancaman kekerasan dari kelompok pro-kemerdekaan bersenjata. Mereka mengatakan, ekspresi politik damai yang dilindungi oleh norma dan standar hukum HAM internasional yang telah diakui oleh Indonesia sendiri, khususnya ketika meratifkasi Kovenan International Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
“Kami menganggap pemidanaan terhadap Victor Yeimo dilandaskan pada motivasi politik pemerintah yang terus gagal menyelesaikan akar masalah konflik di Papua. Seperti salah satunya menuntaskan praktik rasisme terhadap rakyat Papua baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun warga lain yang intoleran,” ujar organisasi.
Lebih lanjut mereka mengatakan, menyalahkan Victor Yeimo dan aktivis politik Papua lainnya atas beberapa aksi kerusuhan dan kekerasan di kota-kota Papua pasca insiden-insiden rasisme Agustus 2019 di Jawa tidak hanya keliru, tetapi juga kontra produktif untuk meredam ketegangan politik di Tanah Papua.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
