Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan, pembatasan mobilitas dan penerapan protokol kesehatan di sisi hulu merupakan ujung tombak penanganan pandemi Covid-19.
Menurutnya wacana melonggarkan aktivitas ekonomi yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.
“Kita melihat bahwa sektor hulu harus menjadi ujung tombak untuk menahan mobilitas dan menjalankan prokes secara benar sesuai dengan kelonggaran-kelonggaran yang sudah diberikan oleh kebijakan PPKM Darurat yang tadi Presiden sampaikan,” kata Melki
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melki menilai pernyataan Presiden Jokowi soal perpanjangan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah sesuai dengan saran dan masukan yang disampaikan berbagai pihak. Rencana melonggarkan aktivitas ekonomi dengan pembatasan khusus, membuka ruang bagi masyarakat kecil untuk tetap bekerja.
“Tapi tentu dengan prokes yang lagi-lagi harus dilaksanakan dengan sedemikian ketat untuk menghindari penularan yang tinggi ketika beraktivitas di luar rumah,” ujar politikus Partai Golkar itu. Selain itu, dalam penerapannya mesti diawasi dengan ketat oleh aparat penegak hukum agar kelonggaran tidak menimbulkan persoalan baru.
Di samping itu, Melki juga menekankan pentingnya penanganan pasien Covid-19 di sisi hilir dengan memperkuat kapasitas rumah sakit, tenaga kesehatan, alat kesehatan, dan obat-obatan.
Halaman : 1 2 Selanjutnya