Raka menjelaskan, jika PKPU 6/2020 memuat soal protokol kesehatan saat kampanye, PKPU Kampanye hasil revisi akan lebih mengatur mengenai teknis kampanye Pilkada 2020.
“Di antaranya kampanye di media daring. Draf sudah disusun, dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti,” jelas Raka.
Untuk diketahui, Pasal 57 PKPU 6/2020 menyebutkan setidaknya ada tujuh metode kampanye yang diperbolehkan dalam Pilkada tahun ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketujuhnya yakni, (a) pertemuan terbatas; (b) pertemuan tatap muka dan dialog; (c) debat publik antar pasangan calon; (d) penyebaran bahan kampanye; (e) pemasangan alat peraga kampanye (APK).
Kemudian, (f) penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta; dan/atau (g) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan lain yang dimaksud Pasal 57 huruf g yakni (a) rapat umum disebut juga kampanye akbar; (b) kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; (c) kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai.
Selanjutnya, (d) perlombaan; (e) kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; (f) peringatan hari ulang tahun partai politik; dan/atau (g) melalui media daring.
Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah COVID-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.
Halaman : 1 2
