Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai Menkopolhukam Mahfud MD cuci tangan terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Petrus mengatakan ini menanggapi pernyataan Mahfud MD yang menyebut persoalan yang terjadi di KPK tak sepenuhnya merupakan keputusan pemerintah, tetapi juga di tangan partai politik hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Ini jelas politik mencuci tangan melepas tanggung jawab dari seorang Menkopolhukam,” kata Petrus dalam keterangannya, Sabtu (26/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Petrus, apa yang disampaikan Mahfud justru membuat dirinya menjadi bunglon. Tidak jelas, apakah Mahfud berbicara sebagai Menkopolhukam atau sebagai pengamat.
“Karena dalam diskusi itu, Mahfud MD tidak mau berkata tegas bahwa persoalan revisi UU KPK sudah final dan TWK adalah perintah UU yang harus dilaksanakan,” ujarnya.
Petrus menjelaskan, di tengah konflik TWK pegawai KPK yang belum selesai, Mahfud justru menarik mundur polemik tersebut kepada persoalan revisi UU KPK yang sudah final. Dengan narasi bahwa keputusan tentang revisi UU KPK, tidak di pemerintah saja, tetapi di DPR, partai politik dan civil society, ini akan pecah juga.
Kendati tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “akan pecah juga”, namun, kata Petrus, nampak jelas bahwa Mahfud MD ikut memprovokasi dan menyudutkan Presiden Jokowi. Bahwa revisi UU KPK sebagai biang pelemahan KPK, ada peran pemerintah di dalamnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
