“Sebagai Menkopolhukam, sikap Mahfud MD terkesan sebagai bunglon. Pada satu sisi, dia menyatakan Presiden Jokowi tetap berkomitmen memperkuat KPK, namun pada sisi lain Mahfud MD seolah-olah jadi pengamat yang menyatakan revisi UU KPK sebagai pelemahan terhadap KPK, tetapi tidak oleh pemerintah saja, DPR, parpol, bahkan LSM,” bebernya.
Petrus mengatakan Mahfud MD sedang memainkan orkestra dalam polemik TWK KPK ini. Sebagai Menkopolhukam, kata Petrus, seharusnya Mahfud MD konsisten. Bahwa sekarang saatnya kita laksanakan UU KPK, bukan sebaliknya menjustifikasi revisi UU KPK sebagai pelemahan terhadap KPK.
Sebelumnya, Mahfud MD angkat bicara soal polemik 51 pegawai KPK yang terancam dipecat karena tak lolos TWK untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut dia, persoalan yang terjadi di KPK tak sepenuhnya merupakan keputusan pemerintah, tetapi juga di tangan partai politik hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Keputusan tentang KPK itu tidak di pemerintah saja, ada di DPR, partai dan civil society ini akan pecah juga,” ungkap Mahfud dalam diskusi dengan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) serta sejumlah pimpinan universitas di Yogyakarta yang ditayangkan di YouTube UGM, Sabtu (5/6).
Oleh karena itu, Mahfud meminta agar masyarakat tak hanya menyalahkan Presiden Jokowi atas upaya pelemahan terhadap KPK. Sebab, menurut dia, Presiden juga berkomitmen untuk memperkuat KPK. Salah satunya, saat Presiden hendak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan revisi UU KPK.
Halaman : 1 2
