Hukum

Kasus Pengalihan Aset Pemkot Kupang, Penetapan Tersangka Jonas Salean Dinilai Prematur

Minggu, 25/10/2020 13:47 WIB

Advokat Peradi sekaligus Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus (Foto: Nerapolitik.com)

Jakarta, Tajukflores.com - Advokat Peradi Petrus Selestinus menilai penetapan mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean sebagai tersangka dalam kasus pengalihan aset tanah milik Pemkot Kupang, NTT prematur dan terburu-buru.

Menurut Petrus, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) perlu hati-hati karena tindakan Pemkot Kupang adalah tindakan keperdataan karena menyangkut tindakan pemerintah daerah dalam jual beli tanah yang tunduk pada hukum perdata bahkan hukum adat Kupang. 

"Ini menyangkut pemilikan tanah oleh pihak ketiga karena jual-beli yang harus dipertimbangkan, guna menghindari Kejaksaan dari tindakan salah kaprah bahkan terjadi kriminalisasi terhadap mantan Walikota atau mantan pejabat lainnya," kata Petrus dalam keterangannya kepada Tajukflores.com, Minggu (25/10).

Petrus pun menyarankan agar Kejati NTT menangguhkan seluruh proses pidana yang sedang terjadi dan seyogyanya menempuh upaya perdata yaitu menggugat pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jual beli atas tanah yang diklaim sebagai milik Pemda.

"Untuk memastiknan terlebih dahulu, sah tidaknya jual beli dan pemilikan tanahnya, melalui mekanisme gugatan perdata di pengadilan," jelas Koordinator TPDI ini.

Petrus menambahkan, Kejati NTT tidak boleh terjebak dalam dugaan kriminalisasi atau politisasi kasus perdata untk kepentingan politik Pilkada NTT Tahun 2020 atau 2024 nanti. Sebab, kata Petrus, hukum positif kita memberi wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menangguhkan proses pidana karena ada peristiwa perdata yang mendahuluinya dan tindakan itu tidak pernah dibatalkan secara perdata oleh para pihak yaitu penjual dan pembeli hingga saat ini.

Adapun pertimbangan hukum menangguhkan proses pidana menurut Petrus berpijak pada tiga hal. Pertama, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 jo. No. 4 Tahun 1980 intinya mengatur soal prejudicieel Geschief. Bahwa, apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu," kata Petrus yang juga didapuk menjadi Ketua Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) ini.

Kedua, yurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusannya No. 628 K/Pid/1984, yang memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang memutuskan mengenai status pemilikan tanah.

Selain itu, sebagai landasan ketiga yakni pasal 81 KUHP juga memberi wewenang kepada hakim pidana untuk menangguhkan pemeriksaan perkara pidana menunggu pemeriksaan sengketa perdatanya.

"Semangat ini yang seharusnya menjadi dasar bagi Kejaksaan NTT melihat kasus dugaan korupsi dalam penjualan tanah yang diklaim sebagai aset Pemkot Kupang, pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Kejati NTT menetapkan Wali Kota Kupang periode 2012-2017 Jonas Salehan sebagai tersangka dalam kasus pengalihan aset tanah milik Pemkot Kupang. Selain Jonas, Kejati NTT juga menetapkan mantan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Tomas More sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kepala Kejati NTT Yulianto menyebut nilai aset tanah dalam kasus tersebut pada 2016 lalu sebesar Rp3,7 juta per meter, namun jika dihitung berdasarkan nilai saat ini dengan harga pasaran Rp7 juta-Rp10 juta per meter maka nilanya mencapai hingga Rp200 miliar.

Yulianto menjelaskan, dalam kasus pengalihan aset tanah sekitar 40 kapling ini, terdapat beberapa di antaranya yang sudah dilakukan penjualan.
"Namun dengan itikad baik yang menjual tadi sudah dikembalikan tanahnya kepada kami dalam bentuk sertifikat," katanya.

"Jadi sudah ada yang secara suka rela untuk menyerahkan semua apa yang dikuasai yang menjadi hak milik dan sudah kami sita semua," katanya lagi.
Yulianto menjelaskan, dalam kasus pengalihan aset tanah di Kota Kupang, penyidik telah menetapkan dua orang sebagai tersangka pada Kamis (22/10) hari ini yakni Mantan Wali Kota Kupang Periode 2012-2017 yang saat ini menjabat anggota DPRD Provinsi NTT, Jonas Salehan dan Mantan Kepala Kantor ATR/BPN Tomas More.

"Tersangka yang ditetapkan tersebut merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara ini," katanya.

Yulianto menambahkan tidak menutup kemungkinan ada lagi tersangka lain yang ditetapkan berdasarkan perkembangan fakta-fakta dalam persidangan.

 

Oleh : Alex K

Artikel Terkait