Komunikolog Emrus Sihombing menilai pernyataan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai The King of Lip Service sangat subjektif.
Menurut Emrus, seharusnya rekan-rekan mahasiswa sebagai bagian dari para akademisi idealnya tidak mengemukakan istilah atau pernyataan yang sifatnya masih sangat subjektif.
“Sepanjang tidak bertentangan dengan UU, berbasis pada fakta, data, dan bukti sangat kuat, maka kebebasan berpendapat tidak bisa dilarang,” kata Emrus, melansir Berita Satu (27/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan pernyataan BEM UI cenderung mengarah politik praktis. Sekalipun, kata Emrus, politik praktis belum tentu salah. Selain itu, lanjut dia apabila ingin menganalisis kebijakan seorang presiden atau pejabat, seharusnya secara holistik atau tidak satu sisi.
BEM UI juga hanya mengemukakan satu sisi semata. Keberhasilan Jokowi selama ini, lanjut Emrus, malah tidak disampaikan.
“Mestinya disajikan juga keberhasilan-keberhasilan Jokowi. Jadi, publik melihatnya secara utuh. Kita harus akui banyak keberhasilan Jokowi. Misalnya, BBM satu harga di Papua dengan daerah lain, terus pembangunan-pembangunan lainnya,” jelas Emrus.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
