Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng, Manggarai, menggelar aksi demo di Kota Ruteng, Senin, 5 September 202).
Demo PMKRI ini merespons isu terkini yang berkembang di Manggarai yaitu dugaan adanya suap untuk mendapatkan proyek APBD Manggarai. Suap tersebut diduga diberikan oleh kontrakor kepada istri Bupati Manggarai, Meldyanti Hagur.
Kasus ini terungkap setelah seorang kontraktor berinisial A, yang juga mantan tim sukses Bupati Hery Nabit pada pilkada 2020 lalu `bernyanyi` ke media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“PMKRI Ruteng menduga bahwa praktik jual beli proyek APBD yang diungkap oleh kontraktor berinisial A bukan baru pertama kali terjadi. Artinya masih banyak dugaan praktik jual beli proyek APBD di Manggarai yang belum terungkap,” tulis PMKRI Ruteng dalam siaran pers yang diterima Tajukflores.com, Senin.
Dalam aksinya hari ini, PMKRI Ruteng membawa sejumlah spanduk, di antaranya yang mencolok ada spanduk dengan tulisan “Cukup Bayi Saja yang Disuap, Ibu Ratu Kemiri Jangan”.
Sebutan “Ratu Kemiri” diduga mengacu ke Meldyanti Hagur, istri Bupati Hery Nabit. Seperti diberitakan luas, dalam upaya suap mendapatkan proyek APBD ini, para terduga pelaku menggunakan sandi `50 kg kemiri`.
PMKRI Cabang Ruteng meminta para penegak hukum untuk mengusut tuntas adanya dugaan suap ini. “Mendesak Polres Manggarai, Kejari Manggarai, dan KPK RI untuk mengusut tuntas dugaan praktik jual beli proyek APBD di Kabupaten Manggarai,” tulis PMKRI.
PMKRI Ruteng menilai kontraktor berinisial A, demikian juga seorang THL yang diduga menjadi prantara serta istri bupati, diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum.
PMKRI Ruteng bahkan menduga praktik jual beli proyek APBD di Manggarai sudah menjadi praktik yang lumrah terjadi.
“Artinya untuk mendapatkan paket proyek seorang kontraktor wajib memberikan fee proyek lalu mengabaikan mekanisme yang diatur oleh regulasi yang berlaku. Jika demikian adanya, maka dugaan praktik jual beli proyek APBD berdampak pada kualitas proyek dan tentunya merugikan masyarakat Manggarai. Misalnya potret jalan berlubang atau jalan rusak akibat kualitas proyek yang rendah,” tulis mereka.
PMKRI Cabang Ruteng juga meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi secara transparan, tegas, dan profesional. Demikian juga DPRD Kabupaten Manggarai, diminta untuk menjalankan fungsi pengawasan secara profesional.
Kronologi Kejadian:
Dalam siaran persnya, PMKRI Cabang Ruteng memaparkan kronologi terungkapnya dugaan skandal suap proyek APBD ini.
• 28 Mei 2022, seorang kontraktor berinisial A dipanggil oleh isteri Bupati Manggarai, saudari berinisial MH melalui seorang THL berinisial RS yang bekerja di dinas PUPR kabupaten Manggarai untuk melakukan pertemuan di rumah jabatan (Rujab) Bupati Manggarai.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
