Kemudian, penempatan dana untuk restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp78,78 triliun dan padat karya UMKM Rp3,42 triliun.
Penjaminan untuk belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp10 triliun dan cadangan penjaminan Rp2 triliun.
Tujuan penjaminan ini untuk menciptakan kredit modal kerja baru untuk UMKM dan kredit modal kerja bagi pengusaha padat karya yang mempekerjakan di atas 300 pekerja dan tidak berafilisasi dengan konglomerasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp15,5 triliun untuk BUMN yakni Hutama Karya, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Permodalan Nasional Madani, dan pariwisata yakni Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
Rincian lainnya yakni insentif perpajakan sebesar Rp123,01 triliun, talangan investasi modal kerja Rp19,65 triliun, dukungan untuk pemerintah daerah Rp14,7 triliun, pariwisata Rp3,8 triliun, program karya melibatkan kementerian/lembaga Rp18,44 triliun.
Selanjutnya, pembiayan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) Rp1 triliun dan cadangan perluasan sebesar Rp58,8 triliun.
Pemerintah mengalokasikan cadangan yang bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan program.
Anggaran kesehatan
Stimulus fiskal mencapai Rp677,20 triliun itu, sebesar Rp87,55 triliun dialokasikan untuk anggaran kesehatan.
Jumlah itu sudah dinaikkan pemerintah dari awalnya Rp75 triliun menjadi Rp87,55 triliun karena ada tambahan untuk Gugus Tugas total Rp3,5 triliun dan insentif perpajakan bidang kesehatan Rp9,05 triliun.
Apabila dicermati dengan alokasi PEN, maka alokasi kesehatan itu terlihat lebih kecil.
Febrio Kacaribu menjelaskan, anggaran kesehatan itu disesuaikan dengan kebutuhan untuk pos kesehatan sehingga tidak bisa dibandingkan dengan biaya pos lain yang jumlahnya lebih besar.
Saat ini alokasi anggaran kesehatan itu masih dinilai cukup dan pemerintah siap mengalokasikan jika masih kurang.
Kesehatan tetap menjadi prioritas utama pemerintah karena bagaimana pun juga jika kesehatan tidak tertangani maka dampak positif untuk ekonomi bisa jauh dari pandangan mata.
Apabila dirangkum dari alokasi-alokasi tersebut, dukungan untuk perlindungan sosial paling besar mencapai Rp203,90 triliun dan UMKM Rp123,46 triliun.
Kemudian, insentif usaha Rp120,62 triliun, pembiayaan korporasi Rp44,57 triliun dan sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp97,11 triliun.
Dengan demikian, arah dalam pemulihan ekonomi ini tidak terlepas dari upaya mengendalikan kemiskinan dan pengangguran.
Kemiskinan berkaitan erat dengan daya beli sehingga pemerintah menyiapkan perlindungan sosial sebagai bantalan bagi masyarakat, mengingat lebih dari 50 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia didorong konsumsi masyarakat.
Besarnya dukungan untuk UMKM menunjukkan upaya mengendalikan risiko pengangguran karena sektor ini banyak menyerap tenaga kerja informal khususnya untuk segmentasi usaha ultra mikro, mikro kecil dan usaha padat karya lain.
Kita semua berharap dengan segala daya dan upaya, pandemi virus Corona segera berakhir sembari memastikan realisasi pemulihan ekonomi nasional ini benar-benar berjalan sesuai sasaran. (Ant)
Halaman : 1 2
