Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) didesak agar segera menggunakan hak angketnya untuk mengusut secara tuntas terkait skandal suap proyek APBD Manggarai yang belakangan ini cukup mengganggu dan meresahkan publik.
Desakan itu disampaikan oleh dua fraksi di DPRD Kabupaten Manggarai, yaitu fraksi Partai Golkar dan fraksi Partai Demokrat ketika menyampaikan pandangan umum pada Masa Sidang III Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Manggarai tentang APBD-P 2022, Selasa, 20 September 2022.
“Fraksi Golkar mengusulkan dan mengajak para pimpinan dan anggota fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Manggarai ini, untuk bisa menggunakan hak angket untuk menelusuri persoalan ini [skandal suap proyek APBD], sehingga kita semua dan masyarakat Manggarai memiliki gambaran yang sama terkait persoalan ini,” kata Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh Garung Ambroisius.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal senada juga disampaikan oleh fraksi Partai Demokrat. Menurut mereka, hak angket ini perlu digunakan karena isu skandal proyek APBD Manggarai ini sudah sangat mencederai proses pembangunan di Manggarai saat ini.
“Karena akan berdampak langsung terhadap kualitas proyek. Fraksi Demokrat memandang perlu dibahas dan dikaji karena dugaan kasus ini melibatkan berbagai aktor antara Isteri Bupati Manggarai [Meldi Hagur], Tenaga Harian Lepas [THL] [Rio Senta], Tim Sukses [Wili Kengkeng dan Tomi Ngocung] dan Kontraktor [Adrianus Fridus alias Anus],” ungkap Fraksi Demokrat, disampaikan oleh Silvester Nado.
Fraksi ini juga berharap agar dalam pengusutan dan penyelesaian skandal suap proyek APBD Manggarai tersebut, itu harus dilakukan secara terbuka. Dengan demikian, publik bisa mengontrol dan masalah ini mempunyai hasil yang jelas atau terang benderang.
Soal Hak Angket, Ketua DPRD Manggarai Tak Berkomentar
Untuk diketahui, hak angket ini merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
