Akademisi: Oligarki Partai Politik Jadi Ganjalan Bangun Demokrasi di Indonesia

Selasa, 17 Oktober 2023 - 19:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komaruddin Hidayat menyebut kesadaran masyarakat untuk partisipasi dalam berdemokrasi sudah semakin membaik. Namun demikian, oligarki politik tetap menjadi ganjalan untuk menghadirkan demokrasi yang sehat.

“Dan rakyat juga sadar, banyak orang baik yang tidak terjaring oleh parpol (partai politik). Sementara di parpol mereka juga kecewa karena tidak terwakili. Ini hemat saya suatu progres kesadaran berdemokrasi yang cukup signifikan yang terjadi di Indonesia,” kata Komaruddin dalam sebuah diskusi daring yang digelar Moya Institute, bertajuk “Pandemi dan Siklus Politik Indonesia Jelang 2024”, Jumat (21/1).

Baca Juga:  Keuskupan Timika Tolak Label Teroris KKB, Sesali Keputusan Jokowi

Menurut Komaruddin, hal itu tampak pada munculnya kesadaran kolektif dimana rakyat tahu banyak orang baik namun tidak dapat masuk ke lembaga legislatif dan eksekutif. Sebab, legislatif/eksekutif diisi oleh mereka yang memiliki modal uang dan massa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Massa itu bisa dijaring dengan simbol-simbol agama, dengan uang. Dan ini ternyata juga memanipulasi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan utk rakyat. Karena rakyat dibeli, bukan diwakilkan. Suara rakyat dibeli,” ujar dia.

Jika tidak direspon atau disadari, Komaruddin khawatir akan muncul satu gerakan baru di tengah masyarakat yang bisa mengambil-alih kekuasaan.

Baca Juga:  KASN Soroti Lambannya PPK Sanksi Pelanggaran ASN

Menurut dia, meski tak harus turun ke jalanan, gerakan baru ini justru akan bermain dari ranah virtual, terutama karena kondisi pandemi Covid-19 yang memungkinkan setiap orang bebas berbicara.

“Orang boleh kecewa dengan wakilnya di Senayan tapi setiap orang punya peluang untuk berbicara, entah lewat Youtube, podcast, dan sebagainya. Kalau ini tidak disadari oleh pemerintah dan kita semua, ini akan menimbulkan satu ongkos tragedi yang mahal. Misalnya, dulu Bung Karno, soft landing, Suharto juga soft landing. Dan ini kalau tidak hati-hati, bisa soft landing lagi,” tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca juga berita kami di:

Berita Terkait

PDIP Siapkan 8 Nama untuk Pilgub DKI, Ada Ahok dan Djarot
Siap Kalahkan Edi Endi, Ignasius Charles Angliwarman Ingin Tuntaskan Utang Rp250 Miliar Pemda Mabar
Maju di Pilgub NTT 2024, Andre Garu Pilih Kolonel Simon Petrus Kamlasi Jadi Pendamping
Grace Natalie Dipilih Jokowi Jadi Staf Khusus Presiden
Pengamat Soroti Dampak Keputusan DPD Golkar NTT Tidak Buka Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Anak Buah Melki Laka Lena Respon Soal DPD Golkar NTT Tak Terima Pendaftaran Cagub-Cawagub 2024
Tak Buka Pendaftaran Pilgub NTT 2024, Sebastian Salang Sebut Melki Laka Lena Abaikan Putusan Rakorpim Golkar
Kini Jadi Penjabat, Bey Machmudin Malah Tegaskan Tak Maju di Pilgub Jabar
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 13:43 WIB

Siap Kalahkan Edi Endi, Ignasius Charles Angliwarman Ingin Tuntaskan Utang Rp250 Miliar Pemda Mabar

Kamis, 16 Mei 2024 - 13:14 WIB

Maju di Pilgub NTT 2024, Andre Garu Pilih Kolonel Simon Petrus Kamlasi Jadi Pendamping

Rabu, 15 Mei 2024 - 21:35 WIB

Grace Natalie Dipilih Jokowi Jadi Staf Khusus Presiden

Rabu, 15 Mei 2024 - 20:46 WIB

Pengamat Soroti Dampak Keputusan DPD Golkar NTT Tidak Buka Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Rabu, 15 Mei 2024 - 14:26 WIB

Anak Buah Melki Laka Lena Respon Soal DPD Golkar NTT Tak Terima Pendaftaran Cagub-Cawagub 2024

Rabu, 15 Mei 2024 - 13:47 WIB

Tak Buka Pendaftaran Pilgub NTT 2024, Sebastian Salang Sebut Melki Laka Lena Abaikan Putusan Rakorpim Golkar

Selasa, 14 Mei 2024 - 21:44 WIB

Kini Jadi Penjabat, Bey Machmudin Malah Tegaskan Tak Maju di Pilgub Jabar

Selasa, 14 Mei 2024 - 18:10 WIB

Daftar di DPD Partai Demokrat, Paket OASE Membawa Harapan Baru untuk NTT

Berita Terbaru

Akta Pendirian adalah dokumen resmi yang secara hukum mendirikan dan mengatur suatu entitas bisnis.

Entrepreneurship

Memahami Pentingnya Akta Pendirian dalam Pembentukan Bisnis

Kamis, 16 Mei 2024 - 20:23 WIB