DPP Partai Demokrat sepakat dengan Presiden Jokowi agar para kandidat capres dan cawapres, termasuk partai politik tidak melakukan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang Pemilu 2024.
Kendati demikian, dia meminta Presiden Jokowi bersikap tegas untuk menertibkan buzzer bayaran. Menurutnya, para buzzer bayaran kerap kali menjadikan isu agama sebagai komoditi politik yang sering menyinggung perasaan umat.
“Kita juga berharap Pak Jokowi tegas pada para buzzerRp peliharaan yang selama ini merepresentasikan post trust politic, termasuk menjadikan isu agama sebagai komoditi politik yang sering menyinggung perasaan umat,” ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Selasa (22/11).
Menurut dia, apa yang disampaikan Jokowi, sama seperti yang ditegaskan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di berbagai kesempatan. Yakni untuk tidak mengeksploitasi politik identitas secara berlebihan, apalagi terkait isu agama.
Kamhar menegaskan isu SARA mesti dicegah dan dihentikan agar tak semakin memperuncing pembelahan di masyarakat. Menurutya, terlalu mahal harga yang mesti dibayar sebagai bangsa jika pembelahan terus terjadi, bisa bermuara pada disintegrasi bangsa.
“Ini yang kita semua tak kehendaki, jangan sampai terjadi,” kata dia.
Kamhar juga mengaku Demokrat juga merespon positif ajakan Jokowi agar kontestasi Pilpres 2024 diwarnai dengan kontestasi konsep, ide dan gagasan. Dia bilang, konsep dan ide membawa Indonesia keluar dari jebakan utang, konsep Indonesia yang semakin demokratis dan berkemajuan, dan konsep pembangunan yang memanusiakan.
“Pembangunan untuk manusia, bukan manusia untuk pembangunan. Pemimipin yang memiliki kompetensi dan kapabiltas, tak hanya elektabilitas,” ungkapnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
