Benny Harman: Ada Kecemasan dari Kekuasaan Jika Anies Jadi Presiden

Selasa, 17 Oktober 2023 - 19:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman (BKH) menduga wacana penundaan Pemilu 2024 yang kembali digaungkan muncul karena penguasa cemas, jika Anies Baswedan menjadi presiden. Pangkalnya, dukungan rakyat terhadap Anies sebagai presiden sangat deras.

“Mengapa makin kencang usul tunda Pemilu? Ke-1, karena kekuasaan cemas Anies jadi presiden yang kini dukungan rakyat untuknya seperti banjir bandang,” kata Benny Harman lewat cuitannya di Twitter, seperti dikutip Rabu (14/12).

Baca Juga:  Bedah Buku Hitam Prabowo, Aktivis Sumenep Ungkap Keterlibatan Prabowo di Kasus HAM

Kemudian, kata Benny Harman, alasan lainnya penundaan pemilu digaungkan lantaran penguasa takut dibongkar kasus korupsinya. Ia pun mendesak agar rakyat tetap melakukan pengawasan dan waspada terhadap isu penundaan pemilu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ke-2, kalo Anies presiden korupsi kekuasaan akan dibongkar. Apakah tunda Pemilu berhasil?Awas rakyat murka.Menakutkan! #RakyatMonitor,” tuturnya.

Benny mengatakan, isu penundaan pemilu 2024 bukan isapan jempol belaka. Sebab, para elit kekinian sudah menyuarakan hal tersebut.

Baca Juga:  Dilaporkan Bupati Edi Endi, Ini Diduga Postingan Warga Mabar yang Menjeratnya sebagai Tersangka

“Itu kan sudah diomongin sama ketua MPR sama ketua DPD yakan berarti itu bukan kabar angin,” tegas politikus asal Provinsi NTT itu.

Isu penundaan pemilu yang kembali mencuat setelah disuarakan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Anggota Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan siapapun yang menghalang-halangi pemilu merupakan musuh rakyat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca juga berita kami di:

Berita Terkait

Apa Itu KRIS Pengganti BPJS Kesehatan?
Kemenkes: BPJS Kesehatan Kelas 3 Tak Perlu Khawatir Bayar Lebih Mahal, Iuran Tetap Rp35.000
Bangun Desa Wisata Tangguh dan Berkelanjutan, BPOLBF Selenggarakan Webinar Desa Wisata
Taman dan Natas Parapuar: Ruang Kreasi Baru di Labuan Bajo Flores
Ketua KPU RI dan DPR: Caleg Terpilih Mengundurkan Diri Jika Maju Pilkada Serentak 2024
Kerap Naik Private Jet, Dugem dan Main Wanita, Ketua KPU Hasyim Asy’ari Buka Suara
Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Salurkan Anggaran Pilkada Serentak 2024
Jurnalis Memiliki Tugas Melakukan Investigasi, Harus Kita Protes, Kata Mahfud MD
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 18:33 WIB

Pidato Sambutan Hari Kebangkitan Nasional dari Kominfo Terbaru 2024 Berserta Link PDF

Kamis, 16 Mei 2024 - 17:27 WIB

Doa Upacara Hari Kebangkitan Nasional 2024 dan File PDF

Kamis, 16 Mei 2024 - 12:53 WIB

Identifikasi Stres atau Tantangan Apa yang Seringkali Anda Hadapi di Lingkungan Sekolah PPG dan PDF

Rabu, 15 Mei 2024 - 18:01 WIB

Download SPTJM PPDB Madrasah DKI Jakarta 2024 Doc PDF dan Word Serta Format Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak

Rabu, 15 Mei 2024 - 12:56 WIB

Apa 3 Tantangan Paling Sulit yang Akan Anda Hadapi Dalam Melakukan Perubahan, PDF 10 Tantangan PMM

Rabu, 15 Mei 2024 - 12:26 WIB

Link Download Dokumen SPTJM PPDB Madrasah DKI Jakarta 2024 DOC dan PDF

Rabu, 15 Mei 2024 - 11:45 WIB

KJP Bulan Mei 2024 Cair Tanggal Berapa? Simak Jadwal Pencairan Bantuan di Rekening Bank DKI Siswa

Rabu, 15 Mei 2024 - 09:52 WIB

Terjawab! Coba Anda Diskusikan Kelebihan dan Kekurangan Shopee Dalam Komunikasi di Era Digital

Berita Terbaru

Akta Pendirian adalah dokumen resmi yang secara hukum mendirikan dan mengatur suatu entitas bisnis.

Entrepreneurship

Memahami Pentingnya Akta Pendirian dalam Pembentukan Bisnis

Kamis, 16 Mei 2024 - 20:23 WIB

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat

Politik

PDIP Siapkan 8 Nama untuk Pilgub DKI, Ada Ahok dan Djarot

Kamis, 16 Mei 2024 - 20:13 WIB

Presiden Jokowi menghapus BPJS Kesehatan kelas 1, 2 dan 3 dan menggantikannya dengan Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS. Foto ilustrasi

Nasional

Apa Itu KRIS Pengganti BPJS Kesehatan?

Kamis, 16 Mei 2024 - 20:01 WIB