Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur akhirnya mengajukan klaim di hadapan Prosiding Khusus PBB untuk Australia atas bahaya lintas batas dalam petaka lingkungan rig minyak lepas pantai dunia pada 2009 lalu.
Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara Ferdi Tanoni mengatakan sepuluh tahun setelah tumpahan minyak Montara, salah satu petaka lingkungan anjungan minyak lepas pantai terburuk di dunia, Timor Barat dan masyarakat NTT mengajukan klaim atas kerusakan lintas batas terhadap Australia pada 5 Desember 2019, Senin (9/12)
Pengajuan klaim atas kerusakan lintas batas menyusul ledakan minyak pada rig Montara 21 Agustus 2009 itu diwakili oleh pengacara hukum internasional publik terkenal Monica Feria-Tinta, seorang pengacara yang berpraktik di Bar Inggris dan Wales.
Klaim diajukan di hadapan pelapor khusus untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan David R. Boyd, pelapor khusus untuk Kemiskinan Ekstrim Philip Alston, Pelapor Khusus untuk Limbah Beracun Mr Baskut Tuncak dan Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
Ferdi mengatakan di hadapan para penuntut, Monica Feria-Tinta menyatakan bahwa klaim yang diajukan ke PBB itu atas nama 13 kabupaten di Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur, adalah klaim hak asasi manusia diagonal yang mencengangkan, yang ditetapkan untuk menciptakan preseden penting tentang reparasi bagi kerusakan lintas batas negara.
Ia menceritakan bahwa pada akhir tahun 2009, komisi penyelidikan yang dibentuk oleh pemerintah Australia untuk memeriksa penyebab tumpahan minyak Montara, menemukan bahwa PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AA), operator, tidak mengamati praktik ladang minyak yang masuk akal di lapangan minyak Montara “dan bahwa” kekurangan utama dalam prosedur perusahaan tersebar luas dan sistematis, langsung mengarah ke ledakan.
Komisi juga menemukan bahwa otoritas Australia yang mendelegasikan regulatornya, Departemen Sumber Daya Northern Territory tidak cukup rajin tetapi mengadopsi pendekatan minimalis terhadap tanggung jawab pengaturannya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
