Sudut Pandang

Mari Lawan Perbudakan Buruh Migran asal NTT di Perusahan Kelapa Sawit Kalimantan

Minggu, 19/01/2020 13:33 WIB

Ratusan karyawan asal NTT melakukan mogok massal di depan pabrik PT Yudha Wahana Abadi, Kamis (16/1/2010). Mereka menuntut hak-hak mereka yang tak dibayar perusahaan perkebunan kelapa sawit itu. Foto: Tajukflores.com/Ist

Jakarta, Tajukflores.com - Dalam beberapa bulan terakahir perwakilan para buruh migran asal NTT yang bekerja di perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat datang ke Jakarta. Mereka mencari perlindungan hukum dan keadilan karena hak-hak atas upah  dilanggar majikan.

Hak-hak mereka ini dijamin oleh UU Ketenagakerjaan, oleh Perjanjian Kerja dan oleh Peraturan Perusahaan yang sudah mengatur sifat, jenis dan hak-hak atas upah dan tunjangan serta stàtus kerja buruh.

Pengalaman buruk dan sangat traumatis dialami oleh sekitar 1000 lebih Buruh asal NTT di PT. Wahana Tritunggal Cemerlang di Kutai Timur, Kalimantan Timur yang sudah 2 bulan mengungsi di kantor Camat Karangan, Kutai Timur, Kaltim. Juga tidak kurang dari 780 buruh PT Yudha Wahana Abadi asal NTT di Kabupaten Bereau, Kaltim saat ini melakukan mogok kerja masal menuntut hak-haknya karena tidak dibayar bahkan diusir keluar dari Fabrik dengan memperalat aparat Polri dan Warga Desa setempat. 

NTT Sebagai Provinsi Perbudakan

Ribuan buruh asal NTT di perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, serta beberapa tempat lainnya, juga mengalami nasib yang sama. Modus yang sama digunakan majikan meski dari perusahaan berbeda, yaitu di PHK masal tanpa pesangon, upah rendah di bawah standar kelayakan dan hak-hak atas tunjangan yang normatif tidak dibayar.

Dan ujung-ujungnya, polisi dan warga lokal diperalat untuk mengusir buruh keluar dari pabirk dan Barak reot dimana mereka tinggal.

Institut of Ecosoc Rights, sebuah lembaga survei mengatakan, NTT merupakan provinsi perbudakan, karena daerah ini yang paling banyak mencetak perbudakan. Buruh NTT terbanyak diperbudak di perusahaan kelapa sawit di Kaltim, Kalteng, Kalbar hingga Papua. Hanya karena buruhnya mau bekerja dengan kondisi upah yang sangat tidak layak, tidak berdaya dalam menuntut hak-hak dan perlakukan yang tidak layak, bahkan hidup lebih miskin dari Saudara-Saudaranya warga NTT di Kampungnya.

Padahal majikan yang berperilaku sadis, menghisap darah buruh dan tidak berperikemanusiaan dimaksud, adalah orang-orang hebat di Jakarta. Perusahaannya berkantor di gedung pencakar langit di Jalan Sudirman, Thamrin, Rasuna Said, dan lain-lain.

Mereka bahkan menutup mata terhadap praktek-praktek perbudakan oleh managemen perusahaannya dengan upah yang sangat rendah, tanpa tunjangan kesehetan, pendidikan dan pemukiman yang layak, tanpa uang lembur bahkan saat di PHK-pun haknya atas pesangon dan tunjangan tidak dibayar. Inilah praktek perbudakan yang menimpa para buruh migran asal NTT.

Perlu Gerakan Advokasi Bersama Tokoh-tokoh NTT

Meskipun kondisi perbudakan ini sudah dialami oleh puluhan ribu buruh asal NTT di berbagai perkebunan kelapa sawit dan sebagian di perusahaan batubara selama bertahun-tahun bahkan sudah diekspose oleh media dan dibaca oleh pihak penentu kebijakan mulai Presiden, Menteri Tenaga Kerja, Pimpinan Organisasi Buruh, DPR RI, DPD RI, Gubernur NTT, dan lain-lain.

Akan tetapi tidak ada satupun yang mau mengambil langkah untuk memberikan perlindungan hukum. Meskipun di tengah praktek perbudakan yang sangat menyayat hati terjadi, namun mereka tetap bekerja demi mempertahankan hidup.

Secara umum persoalan Buruh Migran asal NTT di Kalimantan dan di Papua menyangkut masalah jam kerja dan hak-hak atas upah yang layak diabaikan, Dan jika terjadi PHK maka selalu di-PHK secara masal tanpa pesangon.

Meski buruh sudah bekerja bertahun tahun, dengan pekerjaan yang jenis dan sifatnya permanen,  tetapi tidak pernah diangkat menjadi karyawan tetap. Malah menjadi karyawan kontrak sepanjang tahun, BPJS Kesehatan dibayar akan tetapi ketika berobat buruh harus bayar sendiri. Banyak buruh yang sudah bekerja bertahun tahun, namun tidak memiliki BPJS, tidak diberikan cuti hamil dan melahirkan, dan lain-lain.

Oleh karena itu para tokoh NTT yang berkecimpung di media nasional dan lokal (tokoh pers), politisi di partai politik, anggota DPR RI, advokat-advokat, pimpinan buruh (KSPSI, KSPI, FBSI dan lain-lain), tokoh masyarakat, Gubernur NTT, Wakil Gubernur NTT, DPRD NTT, DPD RI semua asal NTT, mari kita bersatu melakukan "Gerakan Advokasi Bersama" membatu saudara-saudara kita yang menjadi korban perbudakan yang dipraktekan oleh perusahaan yang berkantor megah di Jln. Sudirman, Thamrin, Rasuna Said, dan lain-lain. Mereka melakukan perbudakan pada Buruh Migran asal NTT di depan mata kita. Apakah itu manusiawi?


*Petrus Selestinus, Advokat Peradi dan Koordinator TPDI

 

Oleh : Alex K

Artikel Terkait