Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menemukan adanya maladministrasi yang dilakukan bupati dan pimpinan dewan, dalam penganggaran dan pelaksanaan pembangunan gedung DPRD Flores Timur tahun 2019.
Temuan tersebut tertuang dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP), yang diserahkan kepada Asisten II Setda Flores Timur yang mewakili Bupati, dan Sekwan DPRD Flores Timur yang mewakili Pimpinan DPRD di Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTT di Kupang, Kamis (20/6/2019).
“Ombudsman telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan menemukanya adanya maladministrasi dalam pembangunan gedung DPRD Flores Timur,” kata Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Perwakilan NTT Ola Mangu Kanisius.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemeriksaan itu dilakukan terhadap sejumlah dokumen, keterangan para terlapor dan para pihak terkait yang terdiri atas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, dan Direktur Perencanaan Anggaran Kemendagri, katanya.
Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton menambahkan, atas temuan tersebut, maka perlu dilakukan lima tindakan korektif oleh Bupati Flores Timur dan pimpinan DPRD Flores Timur.
Tindakan korektif pertama adalah membatalkan kegiatan pembangunan gedung DPRD Kabupaten Flores Timur di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka pada perubahan APBD 2019, dan melakukan revisi nota kesepakatan kegiatan tahun jamak pembangunan gedung DPRD dalam penganggaran pada tahun berikutnya.
Kedua, menugaskan sekretaris daerah selaku pengelola barang pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pengadaan gedung kantor DPRD.
RKBMD ini kata Darius Beda Daton, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan pembangunan kantor DPRD Flores Timur pada tahun anggaran berikut.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
