Anggota Komisi III DPR Benny K Harman meminta Menko Polhukam Mahfud MD menonaktifkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk sementara waktu. Hal ini bertujuan agar penyelesaian kasus Brigadir J tidak gagal fokus, termasuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan para jenderal dalam Kerajaan Sambo.
“Apabila ada Kerajaan Sambo, saya yakin Sambo tidak bekerja sendirian, mohon juga jenderal-jenderal yang terlibat itu diproses. Saya minta, kalau memang semua jenderal semua terlibat, dan Pak Kapolri ndak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini, apa salahnya kalau Pak Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu,” kata Benny saat rapat kerja Komisi III DPR dengan Kompolnas, Komnas HAM dan LPSK di Senayan, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022.
Menurut Benny, Kapolri perlu dionanaktifkan agar penyelesaian kasus Brigadir J tuntas di Mabes Polri. Begitupula untuk mengusut dugaan keterlibatan para jenderal dalam Kerajaan Sambo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Supaya ada penyelesaian tuntas masalah ini di Mabes Polri. Untuk keadilan, untuk republik dan untuk insitusi kepolisian lebih baik ke depan,” kata politikus Partai Demokrat itu.
Benny mengatakan sangat mendukung agar Kerajaan Sambo diusut tuntas. Namun demikian, dia melihat ada indikasi kasus Brigadir J justru mulai dilupakan dan isunya bergeser ke kasus perjudian dan Kerajaan Sambo. Oleh karena itu, dia berharap agar Menko Polhukam mengawal kasus ini hingga tuntas.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
