Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan pihaknya mulai melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di seluruh Indonesia sebagai upaya pencegahan yang dilakukan lembaga antirasuah itu.
Hal itu disampaikan Filri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Rabu, 7 September 2022
“Dalam hal ini kami juga ingin sampaikan pada Komisi III bahwa ada program yang ingin kami canangkan. Dan besok akan kita lakukan pertemuan pengawasan terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah,” ujar Fili di Senayan.
Menurut Filri, saat ini terdapat 959 BUMD di seluruh Indonesia. Untuk memulai program pengawasan BUMD ini, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan seluruh direktur BUMD seluruh Indonesia bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
“Ini dimaksudkan dalam upaya pencegahan tindak dengan korupsi sesuai dengan tugas pokok KPK Pasal 6A, yaitu melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi,” jelas Fili.
Terkait capian kinerja dalam hal pencegahan, Filri mengatakan, dari tiga fokus area dan 12 aksi pencegahan korupsi tahun 2021-2022, sudah mencapai angka 63,86%.
Menurutnya, lembaga antirasuah juga berhasil mengembalikan keuangan negara (asset recovery) dari kasus korupsi sebesar Rp51,86 miliar dari Januari sampai dengan Agustus 2022. Jumlah ini didapat dari 67 dari 120 perkara sudah dilakukan eksekusi.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
