Hukum

Pidanakan Ibu-ibu Bertelanjang Dada di Besipae, Biro Hukum Setda NTT Dinilai Kurang Kerjaan

Kamis, 14/05/2020 16:12 WIB

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat. (Foto : Tribunnews)

Jakarta, Tajukflores.com - Gubernur NTT Viktor Laiskodat dihadang sejumlah ibu-ibu warga Besipae, Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan bertelanjang dada, Selasa (12/5).

Menanggapi itu, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Alex Lumba berencana mempidanakan beberapa ibu tersebut.

Koordinator TPDI Petrus Selestinus menilai opsi mempidanakan para ibu Besipae tidak bijaksana dan kurang kerjaan.

"Analisisnya kurang komprehensif sehingga pilihannya dibawa ke ranah pidana adalah keliru," ujar Petrus di Jakarta, Kamis (14/5).

Petrus mengatakan Alex Lumba seharusnya menjadi penyaring terbaik dan terakhir untuk Gubernur NTT dari semua polemik yang berkembang soal aksi bertelanjang dada beberapa ibu di Besipae.

Selain itu, Alex Lumba seharusnya paham bahwa ibu-ibu tersebut tidak sedang mengeksploitasi dirinya dengan gerakan yang erotis atau membiarkan dirinya bertelanjang dada untuk dieksploitasi sedemikian rupa untuk tujuan pornografi.

"Aksi ibu-ibu Desa Besipae yang bertelanjang dada harus dipandang sebagai upaya yang sangat terpaksa untuk membela kepentingannya yaitu mempertahankan hak miliknya atas tanah dari upaya pihak lain yang dinilai secara melawan hukum hendak merampas hak-hak atas tanah mereka, termasuk oleh Pemprov NTT sekalipun," jelas dia.

Petrus menegaskan, dalam hukum pidana dikenal dengan istilah pembelaan darurat atau overmacht yang hanya dilakukan dalam keadaan dimana seseirang atau lebih dalam keadaan sangat terpaksa untuk membela kehormatan, harga diri dan harta milik (termasuk membunuh lawannya).

Dengan demikian, aksi ibu-ibu Besipae bertelanjang dada tidak boleh dikualifikasi sebagai tindakan pornografi yang patut dipidanakan.

"Alex Lumba harus jeli melihat adegan demi adegan, jika itu mau dipaksakan menjadi tindak pidana pornografi, lalu bagaimana dengan posisi Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat saat kakinya dipeluk seorang ibu yang bertelanjang dada dalam posisi berdiri di atas pagar saat hendak lompat masuk ke dalam lokasi, apakah adegan itu yang dimaksud sebagai porno aksi?," cetusnya.

Menurut Petrus, video yang beredar memperlihatkan dengan jelas betapa ada adegan Gubernur Viktor Laiskodat berhenti sejenak saat seorang ibu bertelanjang dada memeluk kakinya. Aksi itu untuk mencegah agar Viktor tiak masuk ke dalam lokasi.

"Dan VBL (Viktor Bungtilu Laiskodat) membiarkan sejenak posisi dipeluk bagian betis pada tanggal 12 Mei 2020," ujar dia.

Karena itu, sebagai Kepala Biro Hukum, Aleks Lumba tidak boleh berpikir pragmatis dalam menilai adegan itu sebagai tindakan pornoaksi. Lebih-lebih jika pelaporan didasarkan pada alasan untuk menakut nakuti warga Besipae.

"Itu keliru, karena persoalan pokoknya bukan pada ibu-ibu Desa Besipae yang bertelanjang dada tetapi pada persoalan pemilikan tanah," katanya.

Petrus yang juga advokat Peradi ini berharap Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT menyelesaikan persoalan tersebut dengan bermartabat dengan mengedapankan hukum adat setempat.


"Hentikanlah niat untuk melaporkan insiden telanjang dada itu sebagai porno aksi saat kunjungan Gubernur ke Besipae.

Petrus mengatakan seharusnya Biro Hukum melaporkan pihak yang merekam, memperbanyak, mengedit gambarnya lalu mengedarkan ke publik.

"Itulah yang tepat, karena yang dilarang oleh UU Pornografi adah perbuatan merekam, mengambil gambar hidup yang bermuatan pornografi dstnya. karena apa yang dilakukan adalah dalam keadaan overmacht," kata Petrus.

 

Oleh : Alex K

Artikel Terkait