Tanpa mau menuduh, Tito mengatakan, hampir semua kepala daerah berpotensi melakukan tindak pidana korupsi karena ingin menutupi biaya selama Pilkada.
Dia mengatakan, untuk biaya Pilkada, seorang calon rata-rata mengeluarkan biaya Rp30 sampai Rp50 miliar. Pengeluaran itu justru tidak sebanding dengan gaji yang diterima seorang kepala daerah selama 5 tahun mengabdi.
“Mau rugi gak? Apa benar saya (kepala daerah) mau mengabdi kepada negara terus rugi. Bulsshit,” pungkas Tito.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono mengatakan sistem Pilkada langsung tetap yang terbaik untuk membangun demokrasi. Sebab, kata Nono, Pilkada langsung melibatkan masyarakat dan bertujuan untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik.
“Tetapi untuk sementara ini kita sepakat, mulai dari bupati, wali kota, maupun gubernur sampai Presiden bahwa rakyat lah yang memilih secara langsung,” kata Nono dalam diskusi bertajuk ‘Pilkada Serentak dan Tantangan Membangun Daerah’ di media centre DPR, Senayan, Rabu (6/11).
Terkait persoalan yang masih muncul dalam setiap Pilkada, Nono berpendapat hal tersebut harus diperbaiki terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
Halaman : 1 2
