BPIP: Masyarakat Harus Kritis dalam Memilih Pemimpin

Senin, 13 November 2023 - 15:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Diskusi kebangsaan Gerakan NKRI Sehat di Semarang pada Jumat, 10 November 2023. Foto: Tajukflores.com/Istimewa

Diskusi kebangsaan Gerakan NKRI Sehat di Semarang pada Jumat, 10 November 2023. Foto: Tajukflores.com/Istimewa

Semarang – Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo menegaskan bahwa pendidikan berpikir kritis kepada masyarakat adalah kunci utama untuk menjaga agar demokrasi Indonesia tetap berlandaskan Pancasila.

Pernyataan ini disampaikannya dalam acara diskusi kebangsaan yang diselenggarakan oleh Gerakan NKRI Sehat di Semarang pada Jumat, 10 November 2023. Diskusi ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk Arief Hidayat, hakim Mahkamah Konstitusi (MK), serta peserta dari berbagai lapisan masyarakat.

Baca Juga:  Putusan Sengketa Pilpres, MK Sebut Tak Ada Bukti Cawe-cawe Jokowi di Pemilu 2024

Romo Benny Susetyo, sapaan akrabya, menyatakan bahwa demokrasi Indonesia harus senantiasa merujuk pada nilai-nilai Pancasila.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Bukan hanya nilai yang dihafalkan, melainkan nilai-nilai yang menjadi rasa, tingkah laku, ucapan, dan perbuatan dalam berbangsa dan bernegara. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan adalah inti dari demokrasi Indonesia,” ungkapnya.

Menurut Benny, terwujudnya demokrasi Indonesia yang bercorak Pancasila memerlukan kerja sama antara pemerintah, pasar, dan masyarakat.

“Semua pihak saling mengawasi satu sama lain. Jika terjadi penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, masyarakat harus turut serta dalam mengoreksi untuk mengembalikan keadaban demokrasi,” tegasnya.

Baca Juga:  Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Dinilai Loncat Pagar dan Tak Jaga Etika, Peran Jokowi Ikut Disorot

Benny juga menyoroti isu-isu yang muncul menjelang pemilu 2024. Kata dia, masyarakat berhak untuk mengoreksi dan mengintervensi jika ada penyimpangan dalam penegakan norma hukum. Jangan diam saat pemerintah atau pasar melakukan intervensi.

“Hukum harus tetap sesuai dengan norma etis, karena pelanggaran etis merupakan cacat moral yang berarti nilai Pancasila diabaikan,” tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Tajukflores.com. Mari bergabung di Channel Telegram "Tajukflores.com", caranya klik link https://t.me/tajukflores, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Alex K

Editor : Edeline Wulan

Baca juga berita kami di:

Berita Terkait

Apa Itu KRIS Pengganti BPJS Kesehatan?
Luhut Sarankan Prabowo Beli Kapal Riset Canggih
Kemenkes: BPJS Kesehatan Kelas 3 Tak Perlu Khawatir Bayar Lebih Mahal, Iuran Tetap Rp35.000
Bangun Desa Wisata Tangguh dan Berkelanjutan, BPOLBF Selenggarakan Webinar Desa Wisata
Taman dan Natas Parapuar: Ruang Kreasi Baru di Labuan Bajo Flores
Ketua KPU RI dan DPR: Caleg Terpilih Mengundurkan Diri Jika Maju Pilkada Serentak 2024
Kerap Naik Private Jet, Dugem dan Main Wanita, Ketua KPU Hasyim Asy’ari Buka Suara
Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Salurkan Anggaran Pilkada Serentak 2024
Berita ini 43 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 17:52 WIB

Teks Doa Resmi Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke 116 Tahun 2024 dari Kominfo dan Link Download PDF

Kamis, 16 Mei 2024 - 17:27 WIB

Doa Upacara Hari Kebangkitan Nasional 2024 dan File PDF

Kamis, 16 Mei 2024 - 12:53 WIB

Identifikasi Stres atau Tantangan Apa yang Seringkali Anda Hadapi di Lingkungan Sekolah PPG dan PDF

Rabu, 15 Mei 2024 - 18:01 WIB

Download SPTJM PPDB Madrasah DKI Jakarta 2024 Doc PDF dan Word Serta Format Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak

Rabu, 15 Mei 2024 - 12:56 WIB

Apa 3 Tantangan Paling Sulit yang Akan Anda Hadapi Dalam Melakukan Perubahan, PDF 10 Tantangan PMM

Rabu, 15 Mei 2024 - 12:26 WIB

Link Download Dokumen SPTJM PPDB Madrasah DKI Jakarta 2024 DOC dan PDF

Rabu, 15 Mei 2024 - 11:45 WIB

KJP Bulan Mei 2024 Cair Tanggal Berapa? Simak Jadwal Pencairan Bantuan di Rekening Bank DKI Siswa

Rabu, 15 Mei 2024 - 09:52 WIB

Terjawab! Coba Anda Diskusikan Kelebihan dan Kekurangan Shopee Dalam Komunikasi di Era Digital

Berita Terbaru

Akta Pendirian adalah dokumen resmi yang secara hukum mendirikan dan mengatur suatu entitas bisnis.

Entrepreneurship

Memahami Pentingnya Akta Pendirian dalam Pembentukan Bisnis

Kamis, 16 Mei 2024 - 20:23 WIB

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat

Politik

PDIP Siapkan 8 Nama untuk Pilgub DKI, Ada Ahok dan Djarot

Kamis, 16 Mei 2024 - 20:13 WIB

Presiden Jokowi menghapus BPJS Kesehatan kelas 1, 2 dan 3 dan menggantikannya dengan Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS. Foto ilustrasi

Nasional

Apa Itu KRIS Pengganti BPJS Kesehatan?

Kamis, 16 Mei 2024 - 20:01 WIB