Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira merespon isu perebutan hak kelola aset wisata Goa Batu Cermin dan Puncak Waringin di Lauban Bajo.
Pangkalnya, sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2021 lalu, hingga kini Puncak Waringin dan Goa Batu Cermin belum dibuka untuk umum.
Isu yang berkembang, hal itu disebabkan karena masih terdapat polemik antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) dan BPOLBF terkait `kepemilikan` kedua aset tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Jadi, Batu Cermin dan Puncak Waringin bukan berarti belum difungsikan, tetapi ini baru selesai proses pembangunan fisiknya. Selanjutnya memang masih ada perlu pembicaraan untuk transisi," ujar Andreas kepada wartawan usai menghadiri kegiatan temu bisnis bersama pelaku UMKM di Goa Batu Cermin, Jumat, 9 September 2022.
Andreas menjelaskan, pemerintah pusat sebagai pelaksana pembangunan Goa Batu Cermin dan Puncak Waringin tidak hanya sekedar menyerahkan hak kelola kepada ororitas daerah. Namun, kata dia, ada hal yang lebih penting lainnya yakni merawat kedua destinasi tersebut ke depannya.
"Ini yang perlu ada kesiapan daerah untuk juga merawat ini ke depan, maintenance-nya, dengan demikian kita bisa berjalan. Ini kan kita lihat hari ini sudah mulai ada kegiatan di sini, selanjutnya juga akan berlangsung" ucap anggota Komisi DPR RI dari dapil NTT tersebut.
"Siapa yang harus urus ini, jadi manajemen ini harus diatur. Jadi ketika ditransisi pelaksanaannya diserahkan ke daerah ini, sebelum kita menerima ini, kita berusaha melatih diri untuk mengelola ini," sambung dia.
Menurut Andreas, siapapun yang nantinya mengelola aset tersebut, maka perlu dipersiapakan dengan baik.
"Kan sebelumnya dikelola oleh pemda dengan cara kita. Sekarang kan sudah beda situasinya ya. Nanti itu dikelolah oleh pemda entah itu oleh BUMD tetapi kita harus mempersiapkan diri untuk mengelola ini," kata dia.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
