Oyan Kristian menyayangkan praktik pungli dan pemalakan seperti ini masih marak terjadi di Sumba Barat Daya (SBD) yang menurutnya telah menghadirkan kesan buruk bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke daerah itu.
Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) NTT Abed Frans meminta Bupati Sumba Barat Daya (SBD) segera turun tangan mengatasi praktik pungutan liar (pungli) dan pemalakan yang dilakukan warganya kepada para wisatawan saat berkunjung ke berbagai objek wisata yang ada di SBD.
“Bupati SBD perlu segera turun tangan mengatasi praktik pungli dan pemalakan yang dilakukan warganya terhadap wisatawan saat berkunjung ke berbagai objek wisata yang ada di SBD. Citra buruk pariwisata ini harus segera dihentikan dan diberantas sampai ke akar-akarnya,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Praktik pungli ini juga dialaminya secara langsung maupun rekan-rekan operator tur anggota ASITA NTT yang melayani para wisatawan ketika berwisata di Sumba Barat Daya.
Menurut Abed Frans, destinasi wisata lainnya di Pulau Sumba memiliki manajemen yang cukup baik seperti di Kabupaten Sumba Timur, namun khusus di Sumba Barat Daya terkesan masih adanya proses pembiaran sehingga praktik pungli yang merusak citra pariwisata masih terus terjadi.
Pemerintah Kabupaten SBD terkesan seperti adem ayem saja, padahal kasus pungli dan pemalakan ini sudah lama berlangsung di Sumba Barat Daya.
Lalu apa reaksi pemerintahan setempat terkait dengan pungli tersebu? “Kami akan melibatkan semua pihak dan segera mempertemukan mereka untuk membicarakan bagaimana caranya dalam mengatasi praktik pungutan liar (pungli) yang marak terjadi pada objek-objek wisata di ujung barat daya Pulau Sumba ini,” ujar Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten SBD Christofel Horo.
Christofel juga mengakui bahwa persoalan pungli pada objek-objek wisata di daerah itu masih marak terjadi dan selalu menghadirkan cerita yang miring bagi para wisatawan. “Ini (pungli) tidak hanya dirasakan wisatawan dari luar daerah, tapi warga lokal di sini juga terusik dengan kondisi ini,” katanya.
Ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat sehingga upaya mereduksi praktik pungli ini perlu segera dilakukan. “Untuk itu pada pertemuan nanti, kami akan menentukan seperti apa penetrasi dari pemerintah daerah bersama berbagai pihak terkait untuk mengatasi pungli ini,” katanya.
Persoalan pungli dan aksi pemalakan di sejumlah objek wisata di Sumba Barat Daya itu mendapat sorotan tajam dari para pelaku wisata yang sering dipungli saat membawa wisatawan ke daerah itu.
Atas dasar itu, pihaknya berharap, persoalan ini segera ditanggapi pemerintah daerah setempat karena jika dibiarkan akan memberikan citra buruk bagi pariwisata setempat sehingga menyulitkan promosi dalam meningkatkan kunjungan wisatawan.
Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata menyadari betul tentang pentingnya pembangunan sektor pariwisata tersebut, sehingga menggagas lahirnya Sapta Pesona Wisata guna meningkatkan kesadaran, rasa tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat untuk mampu bertindak dan mewujudkan Sapta Pesona dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk mendukung kegiatan pariwisata di Indonesia. (Antara)
Halaman : 1 2
