“Kalau ada Keputusan Menteri, nanti bupati bisa mengeluarkan Surat Keputusan (SK). SK itu bisa dipakai untuk legalitas desa, bahwa mereka diakui negara dan kalau punya SK, bisa gampang cari dana ke mana-mana,” paparnya.
“Selain itu, baiknya ada staff Khusus Pembangunan Desa Wisata, yang levelnya sama dengan deputi. Nanti, bisa fokus tugasnya untuk desa wisata,” jelas Ria.
Dari eksternal, Ria berujar, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa bekerja sama dengan beberapa kementerian terkait seperti Kementerian PUPR, Kementerian Desa hingga Kementerian Pendidikan. Tak ayal membangun desa wisata tak melulu dari produk pariwisata, melainkan juga dari sektor-sektor pendukungnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Desa wisata butuh jalan, itu bisa bekerjasama dengan Kementerian PUPR. Kementerian Pendidikan, bisa memberikan modal knowledge dan program kampus masuk desa, serta Kemendes (Kementerian Desa) bisa menjadi pendamping untuk membangun desa-desa,” terang Ria.
“Malah sejujurnya, Kemendes lebih banyak bergeraknya untuk memajukan desa wisata dibanding Kementerian Pariwisata sendiri. Tapi ya sudahlah, ini juga demi negara Indonesia kan?” tambahnya.
Menurut Ria, duet Wishnutama dan Angela Tanoesoedibjo sebagai menteri dan wakil menteri di Kemenparekraf menjadi harapan baru untuk pengembangan desa wisata. Duet muda yang dirasa punya banyak inovasi dan penuh kejutan.
“Pendekatan desa wisata tidak bisa secara birokratis. Pendekatan desa wisata adalah pendekatan yang humanis dan antropologis. Untuk tahu tentang desa wisata, hanya satu caranya yakni turun ke lapangan dan bertemu masyarakatnya langsung,” pungkas Ria.
Halaman : 1 2
