Dampaknya merusak demokrasi dengan mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses politik, membatasi ruang untuk debat yang sehat, dan memperlemah lembaga-lembaga demokratis.
Politik balas dendam sering diwarnai oleh polarisasi politik yang mendalam, di mana loyalitas personal lebih diutamakan daripada kepentingan publik. Ini sering terjadi di negara-negara di mana politik sangat dipersonalisasikan, dengan pemimpin yang mendapatkan kekuasaan melalui jaringan personal dan loyalitas.
Dalam konteks ini, dinasti politik dapat muncul, di mana kekuasaan politik diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dinasti-dinasti ini sering menggunakan berbagai taktik untuk mempertahankan kekuasaan mereka, termasuk intimidasi dan korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan demikian, politik balas dendam membawa risiko serius bagi demokrasi, dengan potensi untuk memicu ketidakstabilan politik, kekerasan, dan konflik yang lebih luas. Ini adalah tantangan yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, baik yang berkembang maupun yang maju.
Untuk melindungi demokrasi dari ancaman politik balas dendam, partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat sangat penting. Warga negara harus dididik tentang pentingnya demokrasi, hak-hak mereka, dan bagaimana mengidentifikasi politik balas dendam.
Selain itu, mereka perlu aktif dalam proses politik, mendukung lembaga independen, dan menentang tindakan politik yang merusak prinsip-prinsip demokrasi.
Dengan langkah-langkah ini, demokrasi dapat dijaga dan diperkuat sebagai sistem pemerintahan yang melayani kepentingan rakyat secara adil dan transparan.
Marselinus Gual, S. Fil, M.IKom, Alumni Pascasarjana Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta
Penulis : Redaksi Tajuk Flores
Halaman : 1 2
