Sudut Pandang

Gerakan Moral KAMI Terbantahkan, Ibarat Baru Bangun dari Mimpi

Minggu, 23/08/2020 10:42 WIB

Deklaraasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (18/8/2020). Foto: Liputan6

Jakarta, Tajukflores.com - Aksi menyelamatan Indonesia dinarasikan sejumlah deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Selasa (18/8).

Ada delapan dari 10 pernyataan deklarator KAMI yang disampaikan dalam acara tersebut yang perlu disoroti. Yakni cabut mandat, lengserkan Presiden Jokowi, mendesak agar Jokowi mundur dari jabatan Presiden, mendesak MPR menggelar sidang istimewa memakzulkan Jokowi, hancurkan pemerintahan oligarki, dan lain-lain.

Deklarasi KAMI akan dihadiri 100 tokoh, di antaranya Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung, Ichsanuddin Noorsy, Refly Harun, Said Didu, Neno Warisman, dan sejumlah tokoh lainnya.

KAMI tentu paham, bahwa secara konstitusi siapapun di luar kekuatan riil politik di DPR yang ingin melengserkan Presiden Jokowi dari kursi Presiden, akan sulit mewujudkan langkah itu. UUD 45 secara limitatif hanya menyediakan tiga instrumen konstitusi bagi seseorang warga negara Indonesia untuk menjadi Presiden, yaitu Pemilu, Pemberhentian Presiden dan Presiden diganti.

Dasar Hukum 3 (tiga) instrumen konstitusi itu adalah :

a. Pemilu (Pilpres), diatur Pasal 6, pasal 6 A dan pasl 7 UUD 1945, mengatur tentang Pemilihan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, diusulkan oleh Partai atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

b. Pemberhentian Presiden, diatur Pasal 7A, 7B UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, atau perbuatan tercela dan tindak pidana berat lainnya, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan lain-lain, dengan mengajukan permintaan kepada MK untuk mengadili pendapat DPR.

c. Presiden digantikan Wakil Presiden, diatur dalam  Pasal 8 UUD 1945, jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan tugas, kewajiban dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Ketiga instrumen konstitusi, sulit diterobos pada saat ini, karena selain tidak terdapat fakta pelanggaran terhadap konstitusi dan lain-lain. Juga mayoritas rakyat Indonesia, DPR RI dan Partai Politik pendukung pemerintah, masih mendukung penuh kepemimpinan Presiden Jokowi, karena itu deklarasi KAMI, bisa saja terpeleset menjadi deklarasi mengajak pihak lain untuk makar.

Ungkap kebohongan publik

Mencermati 8 butir tuntutan KAMI dengan fakta-fakta jalannya pemerintahan Presiden Jokowi selama 2 (dua) periode berjalan, maka tidak ada satupun tuntutan itu mengandung kebenaran. Apa yang dilakukan oleh seorang Presiden RI parameternya adalah pada UUD 1945 dan dikontrol DPR dan seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan 8 butir tuntutan KAMI, tidak ada yang istimewa dan terlalu dicar-cari, seperti soal  penanganan COVID-19, penegakan hukum dan pemberantasan KKN. Juga, soal PKI, memang tidak ada PKI karenanya tidak relevan menuduh Pemerintah membuka peluang bangkitnya PKI dan ingin mengganti Dasar Negara dan NKRI. Yang ada malah HTI dan sudah dibubarkan oleh Jokowi.

Juga soal penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya, Presiden Jokowi berusaha keras mencegah dan memberantas tanpa henti-hantinya, sambil mencari terobosan untuk memperkecil resiko ekonomi akibat resesi ekonomi yang melanda dunia, juga kekhawatiran KAMI soal praktek pembentukan hukum yang menyimpang silahkan KAMI tuntut DPR ke MK, karena DPR adalah pemegang keuasaan membentuk UU.

Potret 10 jati diri KAMI dengan 8 butir tuntutan, mempertegas posisi KAMI bukanlah gerakan moral menyelamatkan Indonesia, karena ada inkonsistensi dalam rumusan 8 butir tuntutan KAMI tidak menggambarkan 10 butir jati diri KAMI. Ibarat orang baru bangun dari mimpi, langsung menyusun tuntutan, tanpa melihat fakta-fakta hukum dan fakta sosial yang ada, sehingga 8 butir tuntutannya kontradiksi dengan jati diri KAMI, akibatnya posisi KAMI sebagai gerakan moral terbantahkan.

Petrus Selestinus, Koordinator TPDI dan Ketua Tim Task Force Advokat Pengawal Pancasila

Oleh :

Artikel Terkait