Hukum

TPDI Duga Surat Perintah Tugas Direskrimsus Polda NTT untuk Kejar Setoran

Selasa, 21/09/2021 08:33 WIB

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus. Foto: Istimewa

Jakarta, Tajukflores.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengkritisi aktivitas sejumlah anggota polisi di Polda NTT yang mengantongi surat perintah tugas (SPT) bernomor Sprin-Gas/249/IX/Res.2.1/2021/Direskrimsus, tertanggal 1/9/2021. SPT tersebut beredar luas di media sosial.

Menurut Petrus, SPT dimaksud tanpa menyebutkan wilayah hukum mana saja yang menjadi batas pelaksanaan tugas para pemegang surat.

"Apakah untuk penyelidikan saja atau penyidikan saja, karena tidak mungkin digabung pelaksanannya menjadi satu. Apa pasal pelanggarannya dan undang-undang mana saja yang dilanggar dan menjadi dasar dalam tahap penyelidikan dan penyidikan," kata Petrus dalam keterangannya, Selasa (21/9). 

Petrus mengatakan, tidak adanya pencantuman pasal-pasal apa saja yang diduga dilanggar dan tindak pidana apa saja yang terjadi dari belasan UU yang dicantumkan di dalam SPT ini memperlihatkan kecorobohan Direskrimsus Polda NTT dalam memposisikan SPT dengan memasukan "tindakan kepolisian" dalam penyelidikan dan penyidikan secara bersamaan.

Padahal, kata dia, praktek di lapangan yang sedang  terjadi melenceng jauh dari tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

"Petugas Polda NTT tidak menampilkan suatu model penyelidikan dan penyidikan yang baku, tetapi layaknya sedang melaksanakan penindakan kejahatan Tipiring sesuai ketentuan pasal 205 KUHAP atau Operasi Yustisi di bidang keamanan," tegasnya.

https://cdn.tajukflores.com/posts/1/2021/2021-09-21/d3f68899ec156aab20195be07291c477_1.jpeg

Menurut Petrus, yang telah menjadi korban SPT ini adalah sejumlah pedagang barang-barang eceran, supermarket, minimarket dan pergudangan di Kota Maumere, Sikka. Mereka didatangi tim polisi Polda NTT di tempat usahanya dan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Hotel Go, Sabtu (18/9) dari sore hingga malam hari.

Anehnya, lanjut Petrus, dalam SPT Direskrimsus Polda NTT itu, tanpa merujuk pada surat perintah penyelidikan (sprinlidik) dan surat perintah penyidikan (Sprindik), sebagai dasar dalam tahapan tindakan kepolisian pada peristiwa pidana.

"Ini berarti pelaku dan pelanggaran pidana sudah ditentukan, setelah itu baru dilakukan penyelidikan dan penyidikan," tegasnya.

Kejanggalan lain ialah PST disertai dengan batas waktu pelaksanannya, dari tanggal 1 s/d tanggal 30 September 2021. Terkesan hanya sekedar untuk kejar setoran.

"Padahal SPT dimaksud untuk dilakukan tindakan kepolisian dalam rangka penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus serius dan berat dengan ancaman pidan ada yang hingga 10 tahun penjara dan denda miliaran rupiah," bebernya.

Oleh karena itu, Petrus mengatakan SPT Direskrimsus Polda NTT tersebut akan dilaporkan ke Propam, Irwasum Bareskrim Polri dan Kompolnas. "Karena tanpa sprinlidik dan sprindik, juga bermuatan untuk kepentingan pemerasan ketimbang penegakan hukum yang serius," pungkasnya.

Oleh : Alex K

Artikel Terkait