DPR Nilai Kemiskinan Akar Masalah Perdagangan Orang di NTT

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi yang masuk dalam kategori provinsi termiskin di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat. Kemiskinan juga merupakan faktor utama terjadinya masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di hampir setiap daerah.

Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda, Kajati, dan Kakanwil Kemenkum HAM Nusa Tenggara Timur (NTT), di Kupang.

Eva mengatakan kasus TPPO di NTT sudah masuk kategori zona merah. Kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah membuat masyarakat mengambil jalan pintas mendapatkan pekerjaan, bahkan dengan memalsukan identitas.

“Tingkat TPPO di NTT sangat tinggi. Ini disebabkan kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah,” kata Politisi Partai NasDem ini kemarin kutip website resmi DPR RI pada Jumat (7/2).

Ia juga mengingatkan penegak hukum agar bisa menindak tegas penyalur tenaga kerja yang tidak memiliki balai latihan kerja yang memadai.

Eva menyorot soal minimnya sumber daya manusia penegak hukum dan anggaran yang tak memadai. Disebutkan bahwa perbandingan SDM dengan kasus yang ditangani mencapai 1:500 lebih.

“Ini jadi perhatian kami,” kata Eva melansir Hidayatullah.com.

Menurut legislator dapil Jawa Tengah V ini, kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah masyarakat dimanfaatkan oleh mafia korporat penyalur pekerja migran di NTT.

Halaman : 1 2 Selanjutnya