Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menyebut tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sorotan Komisi XI DPR.
Pangkalnya, angka kemiskinan di NTT pada September tahun 2015 sebesar 22,58%, dan pada tahun 2021 hanya turun menjadi 20,44%. Atau dengan kata lain, dalam enam tahun terakhir, upaya menekan angka kemiskinan di NTT tidak mengalami pertumbuhan signifikan.
Sementara, kata dia, persentase penduduk miskin nasional pada Maret 2021 sebesar 10,14%. Hal ini menurutnya perlu mendapat perhatian dari pemerintah, sekaligus menjadi tantangan bagi Komisi XI DPR RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita ingin memberikan perhatian khusus kepada NTT, karena tingkat kemiskinan yang masih akut 20 persen lebih ini menjadi tantangan kita (Komisi XI DPR RI), karena secara nasional kita sudah mengalami penurunan di bawah satu digit, tapi NTT masih di atas dua digit,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi dalam keterangannya, Kamis (24/2).
Pada Senin (21/2), Fathan memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores NTT.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu menilai, dengan bauran kebijakan antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat memberikan rasa optimis akan ada peningkatan dari segi kualitas hidup, peningkatan dunia kerja dan juga memacu pertumbuhan ekonomi di NTT bisa lebih baik.
“Karena itu juga kami di sini memantau seluruh program-program pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah NTT. Bagaimana perkembangan bank-bank di NTT dalam penyaluran kredit, bagaimana sinergi Bank Indonesia, bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan sebagainya,” ujar Fathan.
Namun demikian, meskipun kemiskinan di NTT mengalami penurunan, ketimpangannya belum banyak berubah. Fathan pun mengatakan penyaluran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di NTT melalui perlindungan sosial, stimulus pajak, hingga pendapatan dari sektor pajak hingga saat ini sudah mengalami peningkatan.
“Oleh karena itu kami minta Pemerintah Pusat untuk terus memberikan atensi, perhatian, dan juga skema khusus bagi NTT, karena ini kerja keras kita bersama sehingga NTT bisa kita tuntaskan dari kemiskinan,” ujar politikus asal Jawa Tengah itu.
Bodoh dan Malas
Halaman : 1 2 Selanjutnya
