Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Matias Masir menanggapi usulan dari dua [2] fraksi di DPRD yang meminta agar lembaga legislatif itu segera menggunakan hak angketnya untuk mengusut kasus dugaan suap proyek APBD Manggarai yang terus mendapat atensi publik sampai saat ini.
Matias Masir menerangkan, sejauh ini, pihaknya belum bisa mengambil langkah lebih lanjut terkait usulan dari dua fraksi tersebut terkait penggunaan hak angket DPRD ini.
Sebab, demikian Matias Masir, saat ini, DPRD masih menunggu surat resmi dari kedua fraksi tersebut. Setelah surat resmi itu diterima, pihaknya akan segera memproses usulan tersebut, yakni dengan melakukan rapat internal DPRD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“DPRD sekarang menunggu surat resmi dari partai pengusul, dalam hal ini 2 fraksi, fraksi Demokrat dan fraksi Golkar. Sambil menunggu itu saja sekarang, baru kita proses. Kalau ada surat resmi itu, baru kita mulai [rapat internal DPRD soal hak angket],” kata Matias Masir kepada Tajukflores.com pada Kamis, 22 September 2022.
Diketahui sebelumnya, dua fraksi di DPRD Manggarai, yaitu fraksi Demokrat dan fraksi Golkar mengusulkan agar lembaga perwakilan rakyat tersebut segera menggunakan hak angketnya untuk mengusut secara tuntas terkait skandal suap proyek APBD Manggarai.
Usulan itu disampaikan oleh dua fraksi tersebut ketika menyampaikan pandangan umum pada Masa Sidang III Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Manggarai tentang APBD-P 2022 pada Selasa, 20 September 2022.
“Fraksi Golkar mengusulkan dan mengajak para pimpinan dan anggota fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Manggarai ini, untuk bisa menggunakan hak angket untuk menelusuri persoalan ini [skandal suap proyek APBD], sehingga kita semua dan masyarakat Manggarai memiliki gambaran yang sama terkait persoalan ini,” kata Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh Garung Ambroisius.
Sementara itu, fraksi Demokrat menjelaskan, hak angket ini perlu digunakan karena isu skandal proyek APBD Manggarai ini sudah sangat mencederai proses pembangunan di Manggarai saat ini.
“Karena akan berdampak langsung terhadap kualitas proyek. Fraksi Demokrat memandang perlu dibahas dan dikaji karena dugaan kasus ini melibatkan berbagai aktor antara Isteri Bupati Manggarai [Meldi Hagur], Tenaga Harian Lepas [THL] [Rio Senta], Tim Sukses [Wili Kengkeng dan Tomi Ngocung] dan Kontraktor [Adrianus Fridus alias Anus],” ungkap Fraksi Demokrat, disampaikan oleh Silvester Nado.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
