Hukum

Polda NTT Dinilai Gunakan Otopsi Guna Tutupi Penyidikan Kasus Kematian Anselmus Wora

Minggu, 01/03/2020 17:17 WIB

Dirkrimum Polda NTT Kombes Pol Yudi AB Sinlaeloe (tengah) menyatakan pihaknya menghentikan kasus penyedidikan atas dugaan pembunuhan terhadap Anselmus Wora, karena tidak cukup bukti di Mapolda NTT, Jumat (21/2/2020). (Dok Antara)

Jakarta, Tajukflores.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Seletinus menilai Tim Penyidik Direskrimum Polda NTT menggunakan otopsi untuk menutupi penyidikan kasus dugaan pembunuhan terhadap Anselmus Wora, seorang anggota ASN di Pemkab Ende.

Pasalnya, kata Petrus, penyidikan kematian Anselmus ditutup polisi tak lama setelah Tim Penyidik Direskrimum Polda NTT yang dipimpin Wadireskrimum Polda NTT AKBP Anton C Nugroho menemui keluarga korban di Ende.

Dalam pertemuan itu, polisi mengimingi-imingi keluarga jika pelaku pembunuhan Anselmus segera terungkap. Syaratnya, keluarga mengizinkan penyidik melakukan otopsi untuk memperkuat hasil penyidikan yang ada.

"Namun nyatanya iming-iming dimaksud hanya tipu muslihat belaka. Karena hasilnya berujung pada keputusan yang sangat mengecewakan, karena faktanya Visum Et Repertum (VER) tanggal 18 Desember 2019, digunakan untuk menutup penyidikan kasus kematian almarhum Anselmus Wora sejak tanggal 21 Februari 2020," kata Petrus dalam rilis pers yang diterima Tajukflores.com di Jakarta, Minggu (1/3).

Petrus juga menduga hasil VER dokter ahli forensik Polri merupakan buah dari konspirasi untuk menutup kasus ini. Sebab, fakta-fakta yang ditemukan dokter ahli forensik seperti luka akibat kekerasan tumpul, tidak didapatkan kelainan nyata pada paru-paru dan tidak didapatkan tanda-tanda infark, tidak dilakukan pendalaman melalui suatu penyidikan sebagai penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut.

"Terlebih-lebih kesimpulan dokter bahwa sebab-sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena jenazah sudah mengalami pembusukan lanjut sebagai kesimpulan tidak logis karena umur jenazah baru 28 hari dikubur," ujarnya.

Petrus mengatakan, keluarga Anselmus Wora merasa dibohongi akibat keputusan Polda NTT menutupi kasus ini. Semula keluarga mengizinkan otopsi karena meyakini apa yang diungkap penyidik dalam pertemuan itu jika 90% hasil penyidikan sudah hampir memastikan siapa pelakunya.

"Ini sudah masuk kategori tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh tim penyidik AKBP Anton C. Nugroho dkk. Karena penyidik ternyata telah mengabaikan 90% hasil penyidikan yang katanya sudah hampir memastikan siapa pelakunya hahya karena otopsi yang ambigu dan dangkal materinya," jelas advokat Peradi ini.

Dia menambahkan, satu hal yang menjadi tanda tanya publik dan keluarga Anselmus Wora ialah mengapa VER yang diterbitkan tanggal 18 Desember 2019 tertahan begitu lama (atau dua bulan lebih) di tangan Direskrimum Polda NTT. VER itu diketahui baru diumumkan setelah ada protes keluarga dan masyarakat.

"Apa saja yang terjadi dan dilakukan oleh penyidik pasca VER, tidak ada yang tahu kecuali dugaan kuat adanya konspirasi jahat untuk menutup kasus ini," katanya dengan tegas.

Lebih jauh Petrus mengatakan, tidak adanya laporan hasil penyidikan pasca VER dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2019 kepada keluarga dan masyarakat memperlihatkan dengan jelas betapa VER dokter ahli forensik telah disalahgunakan untuk kepentingan menutup kasus ini secara permamen dan sewenang-wenang.

"Diduga kuat demi memenuhi pesanan kekuatan politik tertentu di balik perisitiwa kematian ini. Padahal ini adalah hutang darah dan nyawa manusia yang menuntut pertanggung jawaban pidana sampai kapanpun akan dikejar," katanya.

Tidak adanya pendalaman terhadap kesimpulan dokter ahli forensik membuktikan adanya keinginan kuat penyidik untuk menutupi kasus tersebut. Petrus mengatakan, sejak penyidikan diambil alih ke Direskrimum Polda NTT, publik curiga bahwa akan ada skenario  besar pPenghentian penyidikan guna memenuhi pesanan pihak ketiga.

"Oleh karena itu tim AKPB Anton C. Nugroho dkk dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana, karena diduga telah memperdaya keluarga almarhum Anselmus Wora dengan kata-kata bohong disertai iming-iming otopsi untuk memperkuat hasil penyidikan. Namun hal itu hanyalah tipu muslihat untuk memenuhi kebutuhan konspirasi politik di balik skenario SP3 ini," tegasnya.

Sebelumnya, Polda NTT menyatakan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pembunuhan terhadap Anselmus Wora. Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda NTT Kombes Pol Yudi AB Sinlaeloe mengatakan alasan dihentikannya penyelidikan kasus tersebut karena tidak cukup bukti.

"Anselmus Wora yang diduga tewas dibunuh pada 31 Oktober 2019 lalu, ternyata tidak cukup bukti, sehingga kami memandang penting untuk menghentikan penyidikannya," kata Kombes Sinlaeloe kepada wartawan di Kupang, Jumat (21/2).

Sinlaeloe menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan ahli forensik dr. Ni Luh Putu Eny Astuty, yang melakukan autopsi mayat korban menerangkan bahwa adanya penebalan pembuluh nadi jantung (koroner) kiri depan sebesar 50 persen.

Selain itu juga ditemukan adanya resapan darah di bawah kulit kepala hampir seluruh bagian yang mana dapat disebabkan akibat kekerasan menggunakan benda tumpul.

"Selain itu ditemukan juga kemerahan pada tulang dahi serta otak membubur warna abu-abu bercampur merah yang lazim ditemukan pada otak yang mengalami pendarahan," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, kasus tersebut, ahli forensik menyimpulkan bahwa pendarahan pada otak korban dapat menjadi penyebab kematian Anselmus Wora.

Polisi juga menyatakan bahwa dari laporan ahli forensik juga meninggalnya korban akibat pembuluh darah di otak pecah. Sebab dari informasi yang diterima disebutkan bahwa korban memiliki riwayat hipertensi.

Oleh : Alex K

Artikel Terkait