Hukum

BKH: Korupsi Dana Desa Luar Biasa, Kadesnya Sarjana Semua

Senin, 14/06/2021 12:35 WIB

Anggota Komisi III DPR RI dari Nusa Tenggara Timur, Benny k Harman. Foto: Era.id

Jakarta, Tajukflores.com - Anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman meminta Kejaksaan Agung andil dalam mengawasi pengelolan dana desa. Menurut dia, maraknya korupsi dana desa bukan karena kepala desa tidak berpendidikan.

"Menurut saya korupsi dana desa ini sudah luar biasa. Dan tidak bisa dengan alasan tidak tahu hukum korupsi. Kepala desa saat ini sarjana semua, Pak (Jaksa Agung). Mereka tahu hukum, mereka tahu juga konsekuensinya," kata Benny dalam rapat dengar pendapat dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di DPR, Senayan, Senin (14/6).

Benny berharap agar Kejaksaan membantu penyuluhan ke desa-desa mengenai penggunaan dana desa. Dia meminta agar jaksa di daerah tidak lagi menjadi `raja kecil` tapi terlibat aktif melakukan pengawasan dana desa.

"Saya kira kita di Komisi II sangat senang kalau jaksa di daerah melakukan ini. Karena jaksa di daerah ini, kalau raja kecil masih baik. Ya poinnya adalah bagaimana kehadiran jaksa ini kontributif terhadap pengawasan penyuluhan," ujar Benny.

Benny menjelaskan, untuk melakukan penyuluhan, jaksa harus masuk ke desa-desa. Dia meyakini, jika penyuluhan gencar dilakukan, maka banyak anggaran desa yang tepat sasaran.

"Memberikan penyuluhan, apa yang dimaksud dengan dana desa dan korupsi. Dijelaskan itu, supaya kepala desa dan aparatnya tahu, oh ini yang boleh dilakukan dan tidak boleh," pungkas Benny.

Sekedar informasi, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 lalu bila dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Data ICW menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar.

Untuk wilayah Provinsi NTT, tercatat juga di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, sejak Maret 2016, terdapat 45 kades/penjabat kades yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada PN Kupang karena terbukti melakukan korupsi dana desa.

Selain 45 kades yang telah divonis bersalah, ada 6 kades/penjabat kades yang berstatus terdakwa karena sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang.

Juga ada 1 kades yang belum lama ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Kupang.

Dengan demikian, hingga saat ini tercatat ada 52 kades/penjabat kades di NTT yang tersandung kasus korupsi dana desa.

Oleh : Alex K

Artikel Terkait