Presiden Joko Widodo saat ini belum berencana melonggarkan kebijakan PSBB yang berlaku di sejumlah daerah di Tanah Air. Menurut dia, masyarakat harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan COVID-19.
“Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan,” ujar Jokowi.
Namun, pernyataan Jokowi tersebut kerap menjadi perdebatan di berbagai kalangan, mulai dari akademisi hingga anggota legislatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggota DPD RI asal NTT, Angelo Wake Kako misalnya, menyebut anjuran tersebut merupakan tanda kegagalan negara dalam menjamin kehidupan warganya.
Angelo mengatakan, sejak penetapan status darurat nasional yang akan berakhir di penghujung Mei, belum ada tanda-tanda perubahan yang menjanjikan. Grafik angka positif COVI-19 masih mengalami peningkatan yang signifikan setiap harinya.
“Menyuruh Warga negara berdamai dengan Korona, berarti kita mengakui bahwa kita kalah dalam pertarungan ini, dan menunjukan bahwa negara ini gagal menjalankan fungsinya untuk melindungi warganya,” kata Angelo dalam keterangan tertulisnya (19/5).
Ia mengatakan, sejak awal dirinya sudah melihat ketidakseriusan pemerintah, yang ditandai dengan kebijakan yang bertolak belakang ketika korona Virus mulai muncul. Mulai dari pemberlakuan tiket murah untuk mengundang orang asing datang, dan mengabaikan persiapan infrastruktur kesehatan yang mumpuni untuk menghadapi COVID-19.
Angelo mengakui bahwa momentum untuk berdamai dengan virus pasti ada, tapi bukan sekarang, ditengah tingginya angka penularan dan tingkat kematian. Itu mungkin bisa dilakukan ketika kurva melandai, butuh beberapa bulan lagi.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
