Kemajuan Manggarai di Bawah Kepemimpinan Deno-Madur 5 Tahun Terakhir

Pembangunan jalan Kabupaten

Rehabilitasi pembangunan jalan dan jembatan

2. Pengentasan kemiskinan

Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu menjadi persoalan utama yang menjadi perhatian pemerintah dari masa ke masa. Merujuk pada data BPS tahun 2018 dan 2019, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menjadi salah satu provinsi penyumbang angka kemiskinan tertinggi di Inonesia.

Aspek yang menjadi tolak ukur kemiskinan adalah persoalan terpenuhi atau tidaknya masalah kebutuhan dasar. Bappenas mendefenisikan kebutuhan dasar sebagai terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, akses terhadap air minum bersih serta aman dari perlakuan dan ancaman kekerasan

Angka kemskinan di Kabupaten Manggarai pada tahun 2015 mecapai 23, 18 persen atau sebanyak 74.010 jiwa, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 69.322 jiwa (20,83 persen). Penurunan angka kemiskinan ini, tentu saja tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, dengan menerapkan kebijakan anggaran yang pro rakyat. Misalnya melalui program peningkatan pendapatan masyarakat melalui SIMANTRI, peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Mengutip pernyataan Ketua Real Estate Indonesia (REI) NTT, Boby pitoby di media Media Indonesia pada 7 November 2019, banyaknya jumlah rumah tidak layak huni menjadi salah satu faktor penyumbang terbesar angka kemiskinan di NTT.

Hal demikian sangat masuk akal, dengan merujuk kepada 14 variabel penciri kemiskinan, karena 6 variabel pertama merujuk kepada akses terhadap layanan rumah, sanitasi dan penerangan.

Menyadari hal tersebut, sejak awal periode kepemimpinan DENo-Madur, enem kategori ini menjadi sektor yang mendapatkan perhatian serius. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan APBD dan APBDes (ADD dari APBD) dari tahun pertama sampai Tahun Anggaran 2020,
Lebih konkret bisa dilihat pada table di bawah ini:

Dengan melihat data pada tabel di atas, sangat jelas terlihat perkembangan yang sangat signifikan pada semua aspek layanan kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga penurunan angka kemiskinan seperti yang disampaikan di atas tadi merupakan dampak logis dari pembenahan dan pembangunan pada aspek-aspek layanan dasar sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas.

Selanjutnya, bagaimana komitmen Deno-Madur pada periode kedua? Yang pastinya masih dalam bingkai dan koridor arah pembangunan RPJP 2020-2025, dengan terus melakukan pembenahan dan peningkatan pada berbagai sektor yang langsung bersentuhan dengan peningkatan ekonomi masyarakat kecil. Deno Madur akan melanjutkan pembangunan dari titik dimana Deno-Madur pada periode I berakhir, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Bersambung..

Catatan Redaksi:

Tulisan ini merupakan ulasan Tim Deno Madur

Halaman : 1 2

Baca juga berita kami di: