Tensi politik mulai memanas jelang pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai pada Pilkada Serentak Manggarai 2020 yang diselenggarakan pada 9 Desember mendatang.
Riak-riak pendukung mulai menukik, semarak baliho bakal pasangan calon sudah tersebar di setiap persimpangan jalan, rumah-rumah warga dan sekretariat pemenangan. Padahal, belum ada bakal pasangan calon yang sudah terdaftar di KPUD Manggarai.
Seperti biasa, dinamika politik menjelang pemilihan diwarnai dengan berbagai varian isu-isu politik. Sejauh yang saya amati akhir-akhir ini di dunia maya, kehadiran akun palsu cukup menggangu dinamika politik yang sehat. Akun palsu digunakan sebagai objek untuk menyebarkan berita bohong (hoax), menyerang privasi bakal pasangan calon hingga ujaran kebencian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data indeks kerawan pilkada (IKP) Nasional, Kabupaten Manggarai masuk kategori rawan tinggi dengan presentase 57,18% berada di urutan ketiga di wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan dimensi konteks sosial dan politik, pemilihan yang bebas dan adil, kontestasi dan partisipasi.
Dari sekian banyak penilaian, salah satu indikator yang cukup rawan dalam dimensi sosial dan politik adalah menyebarkan berita bohong (hoax) politik identitas, menyerang privasi bakal pasangan calon hingga ujaran kebencian.
Secara normatif, penggunaan akun palsu seperti Facebook, WhatsApp, Twiter, Instagram dan media elektronik lainnya sudah diatur dalam UU ITE Nomor 8 tahun 2011 Tentang informasi dan transaksi elektronik.
Dalam Pasal 35 menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik Juncto Pasal 51 ayat (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (duabelas miliar rupiah).
Selain itu dalam Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (sara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Seperti yang dikemukakan di atas bahwa perbuatan membuat akun palsu dengan tujuan memanipulasi informasi, menyebarkan berita bohong (Hoax) dan ujaran kebencian adalah perbuatan pidana.
Minim gagasan
Pemanfaatan dunia maya sebagai media untuk edukasi politik sangat dibutuhkan dalam membangun demokrasi yang sehat. Namun, menjadikannya sebagai media untuk menyebar kebohongan dapat merusak demokrasi itu sendiri.
Tanpa gagasan yang cerdas, politik itu sebetulnya juga sudah mati. Ruang-ruang politik mestinya diisi dengan argumentasi yang rasional yang dibangun berdasarkan fakta, data dan gagasan cerdas untuk membangun manggarai yang lebih baik.
Minimnya gagasan politik diruang publik berujung pada aksi-aksi kejahatan. Kalau tim sukses dan relawan bakal pasangan calon masih berkutat pada cara yang instan demi meningkatnya elektoral, yakni dengan menjatuhkan rival melalui mobilisasi isu-isu tertentu, saya kira kita tidak akan naik tangga. Politik saling serang justru tidak memberikan pendidikan politik bagi ro’eng (rakyat) manggarai yang kita cintai.
Dari kacamata hukum aksi-aksi tersebut adalah perbuatan melawan hukum meskipun itu juga bagian dari reaksi politik untuk memenangkan kontestasi.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
